Infografis
Suara.com - Politisi Arteria Dahlan mengaku siap menerima sanksi dari PDI Perjuangan atas pernyataannya yang kontroversi terkait Sunda. Hal itu ia sampaikan sekaligus saat meminta maafnya kepada masyarakat Sunda.
"Saya menyerahkan sepenuhnya kepada partai. Sebagai kader partai saya siap menerima sanksi yang diberikan partai," kata Arteria melalui keterangan, Kamis (20/1/2022).
Arteria mengatakan dirinya sudah belajar dari persoalan ini. Ia mengucapkan terima kasih atas seluruh kritik yang diberikan.
"Pastinya akan menjadi masukan bagi saya untuk berbuat lebih baik lagi,” ujar Arteria.
Baca Juga: Tersinggung dengan Ucapan Arteria Dahlan, PA 212 Bicara soal Kemungkinan Lapor Polisi
Kepada Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto dan Ketua DPP Koalmaruddin Watubun, Arteria berjanji akan lebih efektif dalam berkomuikasi usai peristiwa menyoal ucapan Sunda.
"Saya sendiri akan lebih fokus di dalam memerjuangkan keadilan bagi masyarakat, khususnya di dalam memerangi mafia narkoba, mafia tanah, mafia tambang, mafia pupuk, mafia pelabuhan/bandara/laut, mafia pangan dan BBM, dan berbagai upaya penegakkan hukum lainnya," kata Arteria.
"Saya akan lebih bekerja secara silent tetapi mencapai sasaran penegakan hukum. Sekali lagi terima kasih atas semua kritik dan masukan yang diberikan kepada saya,” tandasnya.
Diketahui Arteria Dahlan akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan kontroversi yang meminta kepala kejaksaan tinggi yang bebrbahas Sunda di rapat untuk dicopot.
Baca Juga: Bahasa Sunda Diributkan, Ibu Cinta Laura Sebut Arteria Dahlan Tega
Permintaan maaf kepada masyarakat Jawa Barat dan Sudna khususnya itu disampaikan Arteria di DPP PDI Perjuangan hari ini.
"Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda atas pernyataan saya beberapa waktu lalu,” ujar Arteria melalui keterangan, Kamis (20/1/2022).
Arteria juga turut melakukan klarifikasi dalam kunjungannya ke DPP. Diketahui klarifikasi dan permintaan Arteria di DPP PDIP itu disampaikan kepada Sekjen Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Komarudin Watubun.
