Infografis
Suara.com - Wasekjen PA 212 Novel Bakmumin, mengatakan, akan sangat disayangkan jika Basuki Tjahja Purnama alias Ahok diberikan kesempatan untuk memimpin Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara. Menurutnya, Ahok figur gagal dan hanya buat gaduh negara.
"Sangat disayangkan dan disesalkan kalau Indonesia ini benar-benar berupaya membuat ibukota baru apalagi Ahok digadang gadang sebagai gubernur IKN yang baru seakan akan tidak ada lagi putra putri yang terbaik di negeri ini," kata Novel saat dihubungi, Kamis (20/1/2022).
Menurutnya, Ahok hanya lah seorang figur yang gagal sebagai pemimpin. Selain itu, Ahok dinilai hanya buat gaduh negara.
"Padahal Ahok produk gagal dan hanya bisa membuat gaduh negeri ini sehingga keutuhan bangsa sangat terancam," tuturnya.
Novel mengatakan, jika Ahok memang dipaksakan menjadi pemimpin IKN baru maka sarat akan kepentingan politis. Menurutnya, hal itu akan menjadi satu paket oligarki.
![Jubir PA 212 Novel Bamukmin. [Suara.com/Ria Rizki Nirmala Sari]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/07/18/47661-jubir-pa-212-novel-bamukmin.jpg)
"Kalau dipaksakan juga berarti agenda IKN ini sangat diduga sarat kepentingan politik oligarki yang diduga sudah satu paket yaitu dgn Ahoknya, TKAnya, pendanaanya, pengelolanya, semua sudah dengan matang terencana dan tidak boleh diganggu oleh siapapun," tuturnya.
Lebih lanjut, Novel kemudian menyinggung soal pernyataan mantan Ketua PBNU. "Saya teringat apa yang dikatakan oleh mantan Ketum PBNU yang ketika itu masih menjabat mengatakan 'jangan ganggu politik cina' dan setelah selesai menjabat sebagai Ketum PBNU beliau juga mengatakan bahwa Indonesia penganut politik oligarki," tandasnya.
Ahok Disebut Bakal Pimpin IKN
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memilih Nusantara sebagai nama ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Kini, sejumlah nama digadang-gadangkan bakal jadi calon pemimpin Nusantara.
Baca Juga: Minta Nama Ibukota Baru Tetap Jakarta, Politisi Demokrat Ini Diolok-olok Warganet
Salah satu nama yang mencuat adalah Ahok. Nama tersebut tentu langsung menjadi perbincangan masyakarakat.
Apalagi, Presiden Jokowi sendiri sudah mengonfirmasi jika Ahok masuk ke dalam kandidat pemimpin ibu kota negara di Kalimantan Timur. Walau begitu, tetap dibutuhkan payung hukum untuk menunjuk Ahok sebagai pemimpin Nusantara.
Nantinya, Presiden Jokowi akan menandatangani Perpres mengenai otoritas ibu kota negara yang sudah berisi penunjukkan pemimpin Nusantara. Hal ini diungkapkannya pada tahun 2020 lalu.
"Jadi untuk namanya otoritas ibu kota negara ini memang kita segera tanda tangan Perpres di mana nanti di situ ada CEO-nya," kata Jokowi pada 2 Maret 2020 lalu.
Sebagai informasi, ibu kota negara tidak akan dipimpin oleh gubernur seperti sejumlah provinsi di Indonesia. Nusantara sendiri akan dipimpin oleh sebuah badan otorita yang dikepalai seorang kepala otorita, di mana posisinya setara menteri.
Hal tersebut dijelaskan oleh Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustofa setelah melakukan rapat Panja RUU IKN di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).
"Pihak yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus itu namanya otorita yang dipimpin oleh Kepala Otorita," jelas Saan Mustofa seperti dikutip Terkini.id -- jaringan Suara.com, Selasa (18/1/2022).
Selain nama Ahok, sejumlah nama tokoh juga masuk dalam daftar kandidat Presiden Jokowi. Mereka diantaranya adalah Mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro dan Mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.
Lalu ada juga nama Azwar Anas, mantan Bupati Banyuwangi yang sekarang menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penunjukan Kepala Badan Otorita IKN akan diumumkan langsung oleh Jokowi. Luhut membeberkan jika Jokowi sudah memegang nama yang akan ditunjuk menjadi pemimpin Nusantara.
"Nanti akan diumumkan. Presiden sudah menunjuk, yang saya tahu begitu," jelas Luhut.
