Infografis
Mantan Wakil Ketua DPR ini bahkan menyindir Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang memang punya kesibukan. Hanya saja, lebih sibuk mengurus permotoran karena dirinya sebagai Ketua IMI ketimbang di MPR.
"Yang agak sibuk pimpinan MPR hanya mas Bambang, saya lihat itu urus motor itu yang paling banyak hehehe. Jadi sebenarnya, nggak ada itu kesibukan yang ditegakan," ungkapnya.
Fahri menjelaskan, akhir-akhir ini justru ada kecenderungan lahirnya kembali sistem kepartaian yang menganggap bahwa lembaga negara tidak berjarak dengan kekuasaan partai politik.
Menurutnya, partai dianggap sebagai lembaga perwakilan itu sendiri seperti di dalam tradisi otoritarianisme.
"Di negara-negara otoriter, ya kongres partai dengan kongres negara atau lembaga perwakilan ya dianggap sama, tapi dalam negara demokrasi, parpol hanyalah event organizer bagi pembentukan lembaga pewakilan, dan partai politik dijaga jaraknya dari lembaga perwakilan dengan dihilangkannya hak recall dan lain-lain sebagainya sehingga anggota kongres kita itu menjadi sangat independen seperti Amerika Serikat, Prancis dan sebagainya," tuturnya.
Untuk itu, ia meminta seluruh elemen bangsa harus memikirkan kembali arah kelembagaan MPR ke depan. Pilihannya akan dibawa untuk mengonsolidasikan tradisi otoritarianisme, atau meneruskan tradisi demokrasi yang telah mulai dalam amandemen konstitusi sejak reformasi 1998.
"Kalau kita mengarah ke sana maka kita harus memikirkan MPR diantaranya, kemarin itu terus terang waktu, saya termasuk yang memimpin revisi UU MD3, diantaranya karena presiden Jokowi katanya waktu itu ingin mengkonsolidasi rekonsiliasi nasional, maka kemudian semua parpol menjadi pimpinan MPR," tuturnya.
Lebih lanjut, Fahri mengatakan, untuk saat ini susah membedakan apa beda majelis dengan dewan di parlemen.
Baca Juga: Kritisi Eksistensi Lembaga MPR RI, Fahri Hamzah: Sekarang Yang Sibuk Cuma Mas Bamsoet Urus Motor
