Infografis
"Rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sendiri diharapkan menjadi upaya pembaharuan hukum dan bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku dan mewujudkan lingkungan yang bebas kekerasan seksual," kata dia.
Bintang memaparkan, dinamika pembahasan dari pada RUU TPKS ini telah mengalami pasang surut sejak 2017. Tingginya tuntutan masyarakat untuk lahirnya undang-undang, kata dia telah menyebabkan pembahasan RUU TPKS menjadi begitu dinamis, bahkan sempat mengalami penundaan.
"Namun demikian, dalam proses ini, pro kontra yang terjadi, harus disikapi dengan bijak dan positif menjadi ruang bagi kita semua, untuk membenahi dan memformulasikan kembali rancangan undang-undang sehingga dapat mengakomodir kepentingan semua pihak," katanya.
Diketahui, dalam Sidang Paripurna pada Selasa (18/1/2022) pagi, DPR mensahkan RUU TPKS menjadi hak inisiatif DPR. RUU usulan inisiatif DPR tersebut, akan diserahkan kepada Presiden untuk diterbitkannya Surat Presiden (Surpres).
