Infografis
Suara.com - Hari ini, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi UU.
Rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan nama Nusantara maju selangkah.
Walau RUU sudah disahkan, Ketua Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara Ahmad Doli Kurnia masih menanggapi usulan anggota DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon agar ibu kota baru diberi nama Jokowi.
Menurut Doli seharusnya usulan Fadli disampaikan melalui fraksinya yang selama ini aktif mengikuti rapat pembahasan RUU.
Baca Juga: PKS Beberkan Alasan Tolak RUU Ibu Kota Negara, UU Cipta Kerja Disinggung
"Ya saya kira harusnya kemarin pada saat kita membahas kan itu masih kita kosongin, selama ini kita kosongin. Nah kan Pak Fadli Zon dari Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Gerindra kan ikut aktif. Nah waktu itu sebetulnya kalau memang ada usulan bisa diajukan," kata Doli DPR.
Nama Nusantara, kata Doli, sudah dipertimbangkan secara matang.
"Kalau kita kan misalnya orang tua anak mau lahir anak fopersiapkan namanya dengan baik, dicari istiqarah dulu yakan kemudian baca baca buku tanya sana tanya sini dicari lah filosofinya kayak apa historical ya apa," katanya.
"Kemarin oleh pemerintah mereka kan pernah mendiskusikan sampai 80 nama sampailah pilihannya ke Nusantara. Jadi saya kira Nusantara itu mewakili kita semua."
Nusantara, kata dia, mewakili secara sosio kultural.
Baca Juga: Profil Bambang Brodjonegoro, Eks Menristek yang Masuk Bursa Pemimpin Ibu Kota Negara Nusantara
"Jadi saya kira penetapan nama Nusantara itulah yang terbaik bahwa kemudian ada orang yang tidak puas, tidak setuju ya itu biasa saja. Sama dengan misalnya loh kok nama anaknya itu, loh kok kan susah kita ini kan," kata dia.
