Infografis
Suara.com - Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia angkat bicara menanggapi kritikan yang menilai pembahasan pemindahan ibu kota, tak sepatutnya dilakukan saat ini mengingat masih dalam masa pandemi Covid-19.
Doli mengatakan, pembahasan pemindahan ibu kota dianggap sebagai pembicaraan visi masa depan bangsa. Politisi Partai Golkar ini mempertanyakan, alasan yang membahas masa depan bangsa tersebut tidak boleh dilakukan.
"Oke sekarang kita pandemi, tapi ketika kita mengalami hari ini. Masa kita tidak bisa memikirkan masa depan," kata Doli di Kompleks Gedung Parlemen Senayan pada Selasa (18/1/2022).
Doli mengatakan, soal pemindahan ibu kota bukan hal yang baru dilakukan. Menurutnya, pemindahan ibu kota sudah menjadi cita-cita para pemimpin bangsa sejak lama.
Baca Juga: Wanti-wanti DPR Ke Pemerintah Soal IKN Baru: Jangan Terlalu Bebani APBN
"Pak Soekarno pernah punya cita-cita IKN pindah ke Palangkaraya. Pak Harto juga pernah bicara pemindahan IKN. Jadi, ketika bicara pemerataan pembangunan, ini harus dilakukan," ungkapnya.
Kemudian, ia mencontohkan di Amerika Serikat yang di setiap kota-kota di negara tersebut memiliki karakteristik.
"Jadi, semua kota punya karakteristik. Nah, Indonesia cuma punya Jakarta dan Bali. Sementara kalau lihat pertumbuhan penduduk, pertumbuhan penduduk itu ada pertambahan satu persen setiap tahun. Kalau kita cuma punya magnet Jakarta, orang yang lahir lalu orientasi ke Jawa dan Jakarta, lama-lama Jawa dan Jakarta tidak kuat menampung itu," tuturnya.
Lebih lanjut, Doli menegaskan, proyek pemindahan ibu kota akan menjadi isu yang menarik. Menurutnya, IKN bisa memajukan banyak daerah.
"Maka kemudian harus disebar. Jadi, yang paling menarik dari pemindahan ibu kota nanti dibangun kota bisnis. Jadi isu yang menarik pemindahan ibu kota yang nanti insyaallah bisa memajukan Kalimantan. Kemudian kita bersama majukan Sumatra, Papua, dan seterusnya," katanya.
Dianggap Ugal-Ugalan
Sebelumnya, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian menganggap pembahasan RUU IKN di DPR RI ugal-ugalan. Diketahui sejauh ini, Pansus RUU IKN bahkan menargetkan pengesahan RUU menjadi undang-undang pada pekan depan.
“Kami menyayangkan pembahasan RUU IKN di Pansus DPR ugal-ugalan dan menegasikan partisipasi masyarakat.” kata Pipin, Jumat (14/1/2022).
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Pipin mengatakan, pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) menyangkut bab, pasal dan ayat di draf RUU IKN masih banyak yang belum rampung. Ia mengatakan banyak substansi yang belum dibahas.
"Namun pengambilan keputusan tingkat II sudah diajukan penjadwalannya di Rapat Paripurna 18 Januari mendatang. Pimpinan Pansus mau menargetkan hari Senin 17 Januari, sudah mengambil keputusan tingkat I di Pansus, dan besoknya langsung dibawa ke Rapur," kata Pipin.
Pipin mengatakan, bakal ada potensi melanggar Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan apabila RUU IKN dipaksakan disahkan menjadi undang-undang dalam waktu dekat. Apalagi lanjut Pipin, pembahasan itu menegasikan hak masyarakat untuk memberikan masukan dalam RUU IKN.
"Padahal banyak para ahli dari berbagai disiplin ilmu mengingatkan agar pembahasan IKN jangan terburu-buru. Masterplan, rencana induk, masalah pertanahan dan pendanaan belum dibahas Pansus," kata Pipin.
Pipin menyampaikan sikap PKS tegas menolak RUU IKN. Alasannya, secara substansi RUU IKN berpotensi melanggar UUD 1945.
"Berisiko mengancam kedaulatan NKRI, menambah utang dan menambah beban APBN, mengalihkan fokus penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, mengancam lingkungan hidup, berpotensi merugikan aset negara dan menguntungkan elit pemilik konsesi lahan,” kata Pipin.
