Infografis
Suara.com - Ketua Panitia Khusus atau Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN), Ahmad Doli Kurnia mengatakan, DPR telah mewanti-wanti pemerintah agar pembangunan ibu kota negara tidak membebani APBN.
"Kami dari awal sudah menyampaikan prinsip dasarnya, kalau soal pembiayaan DPR meminta ini tidak terlalu membebani APBN," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022).
Menurutnya, nantinya ada skema-skema daei pembiayaan pembangunan IKN tersebut. Misalnya skema ada kerja sama dengan pihak swasta, internasional, investor, termasuk kalau pun ada penggunaan APBN.
"Ada skema yang misalnya diletakkan di kementerian/lembaga masing-masing. Contoh, pembangunan bandara di sekian tempat yang dianggap belum memungkinkan maka dialihkan ke IKN. Jadi tidak ada porsi yang baru," ungkapnya.
Baca Juga: Profil Ahok, Mantan Gubernur DKI yang Jadi Kandidat Terkuat Pemimpin Ibu Kota Negara Nusantara
Lebib lanjut, Doli memang tidak merinci terkait pembiayaan pembangunan proyek IKN dengan APBN tersebut. Menurutnya, memang hal ini akan menjadi pekerjaan rumah bersama, meskipun RUU nanti akan disahkan menjadi UU
"Jadi setelah disahkan, PR-nya masih banyak, UU ini hanya satu langkah awal, ini adalah bentuk konsesus IKN ini kita pindah," tandasnya.
Adapun sebelumnya, Menteri Perncanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa enggan membeberkan secara detil soal pembiayaan pemindahan ibu kota negara yang 53,5 persennya disebut berasal dari APBN.
Suharso mengaku belum membaca soal pembiayaan tersebut yang tertera dalam situs resmi IKN, ikn.go.id.
"Saya itu belum baca soalnya," kata Suharso, Senin kemarin.
Baca Juga: Profil Abdullah Azwar Anas, Kepala LKPP yang Jadi Kandidat Pemimpin Ibu Kota Negara Baru Nusantara
