Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti melihat betapa sulitnya Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mengerek elektabilitasnya sebagai calon kandidat di Pemilihan Presiden 2024.
Itu dibuktikan dengan elektabilitas Airlangga yang terus di bawah 1 persen. Padahal sudah melakukan sosialisasi setahun terakhir.
Kalau melihat hasil survei Voxpol Center, tingkat keterpilihan Airlangga hanya mencapai 0,8 persen. Bahkan menurut hasil riset Indikator Politik Indonesia, Airlangga hanya mampu meraih 0,2 persen.
Padahal menurut Ray, Airlangga Hartarto sudah memegang jabatan strategis bahkan rajin memasang baliho di sejumlah daerah.
"Susah (meningkatkan elektabilitas Airlangga) karena sekarang ini, kan, yang paling penting itu bagaimana mengeluarkan prestasi juga. Jadi kalau enggak ada prestasi, enggak ada sesuatu yang bisa dipercakapkan orang, apalagi yang bersangkutan ritmenya itu-itu saja," kata Ray dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/1/2022).
"Jadi, sekalipun membuat baliho, spanduk di mana-mana, nanti mungkin iklan di berbagai media televisi, ya, ada kenaikan, tapi enggak signifikan. Bahkan, boleh jadi enggak sebanding dengan (dana) yang dikeluarkan," sambungnya.
Menurut Ray, Airlangga takkan memiliki prestasi dan menjadi perbincangan publik karena masih menjadi pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keterikatan tersebut dinilainya tidak membuat Airlangg menjadi luwes bergerak.
"Dalam kacamata saya, dalam pandangan saya, kalau Pak Airlangga berada dalam posisi bagian dari anggota kabinet itu akan sangat sulit beliau menggeliatkan pandangan-pandangan politiknya. Itu sesuatu yang sangat dibutuhkan pada saat ini," bebernya.
"Tapi, kan, enggak mungkin juga Pak Airlangga keluar dari kabinet. Kita enggak tahu, kan, apakah mau keluar ataukah tidak," sambungnya.
Baca Juga: Sekber Duetkan Prabowo-Jokowi, Posisi Golkar Tegak Lurus Aturan, Minta Aspirasi Sesuaikan UU
Lantas Ray melihat kalau Airlangga masih memiliki waktu hingga 2023 untuk memoles reputasinya. Namun, jika setahun menjelang pemilihan presiden (pilpres) kenaikan elektabilitasnya tidak signifikan atau di bawah 5 persen, maka bakal berdampak negatif terhadap partai.
