Cek Fakta
Suara.com - Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Rudi Hartono Bangun mendukung langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir yang melaporkan dugaan korupsi PT Garuda Indonesia Persero Tbk ke Kejaksaan Agung. Ia meminta BUMN lain juga diperiksa.
Rudi mengatakan, Erick juga perlu mengambil tindakan kepada perusahaan BUMN lainnya. Menurutnya masih ada lagi perusahaan plat merah lain yang berpotensi merugikan negara.
“Mengapa (perusahaan BUMN harus ditindak)? Karena (potensi merugikan negara) itu sudah terjadi selama puluhan tahun. Kalau tidak diambil tindakan, semua BUMN akan merugi," ujar Rudi kepada wartawan, Minggu (16/1/2022).
Menurut Rudi, bisa saja ada keterkaitan lain kasus Garuda dengan BUMN lain. Apalagi masalah ini disebutnya sistematis.
"Nah ini adalah kasus yang sistematis, untuk itu tidak hanya Garuda, tetapi BUMN yang lain dan lembaga-lembaga tinggi lain juga harus sering diperiksa,” kata Rudi.
Ia juga meminta agar Komisi VI DPR RI juga meningkatkan pengawasannya terhadap BUMN yang selama ini dinilainya masih renggang. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi korupsi ke depannya.
Ia juga meminta adanya pemeriksaan terhadap BPK. Pasalnya, lembaga itu kerap kali masih kebobolan dalam memantau penggunaan anggaran di BUMN yang janggal.
"BPK yang sudah bertugas mengaudit dan memeriksa, mana hasil pemeriksaan mereka? Kok bisa selama 10 tahun hasilnya baik, tapi nyatanya sekarang keuangannya bobrok," tuturnya.
"Seperti Jiwasraya, Asabri, juga rugi triliunan, tapi hasil audit BPK kenapa baik-baik saja?” tambahnya.
Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi Garuda Indonesia Belum Jelas, Kejaksaan Agung Tak Kunjung Gelar Penyidikan
Diberitakan sebelumnya, PT Garuda Indonesia saat ini bukan hanya terancam bangkrut tapi juga sedang mengalami masalah korupsi yang membuat Menteri BUMN Erick Thohir turun tangan.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, Menteri BUMN Erick Thohir diketahui telah menyambangi Kejaksaan Agung pada Selasa (11/1) siang untuk melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penyewaaan pesawat ATR 72-600.
"Memang dalam proses pengadaan pesawat terbangnya, leasingnya, itu ada indikasi korupsi dengan merek yang berbeda-beda. Khususnya hari ini ATR 72-600," terang Erick dalam jumpa persnya yang disiarkan secara virtual.
