PDIP Disebut Oligarki Berkedok Parpol, Pengamat Tegas Membantah: Jelas Partai Politik

Suara.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Kunto Adi Wibowo blak-blakan. Dia tegas tolak PDIP disebut oligarki.

Hal itu muncul setelah ada pernyataan Presiden ke-5 Megawati yang blak-blakan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Publik pun merasa kebingungan karena masih banyak yang menganggap bahwa PDIP adalah oligarki yang bersembunyi di balik Istana. 

Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Kunto Adi Wibowo membantah hal tersebut. Menurutnya PDIP bukan seperti yang publik bayangkan.

Baca Juga: Tanggapi Pernyataan Megawati soal Masa Jabatan Presiden, Peneliti: Itu Tindakan Negarawan

"Terkait pemikiran masyarakat soal PDIP sebagai oligarki berkedok partai. Menurut saya, masyarakat juga harus disiplin dalam definisi. Karena PDIP memang jelas partai politik," ujar Kunto, Sabtu (15/1/2022).

Menurutnya, PDIP merupakan institusi resmi dalam sebuah tatanan negara demokratis yang bertujuan untuk menghimpun kekuatan politik.

"Memang betul kalau partai politik menghimpun dan ingin meraih kekuasaan, tapi beda dengan oligarki yang tidak memiliki institusi secara jelas," ucapnya.

Dirinya juga menolak apabila PDIP disebut-sebut sebagai oligarki yang menggunakan kekuatan untuk mengatur tanah air.

"Oligarki itu perorangan, badan-badan, atau organisasi yang ada di luar sistem demokrasi ini dan kemudian menyetir demokrasi, pemerintahan, dan politik kita," ucap Kunto.

Baca Juga: Prabowo-Ganjar Dinilai Cocok Duet di Pilpres 2024, Megawati Turut Disinggung

Seperti diketahui, sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim Ketua Umum Megawati Sukarnoputri menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

Hasto juga mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri akan patuh pada konstitusi. 
 
Oleh sebab itu, ketua umum PDIP tersebut tetap setuju dengan maksimal masa jabatan dua periode sebagaimana diatur dalam konstitusi