Infografis
Suara.com - Isu perpanjangan masa jabatan presiden kembali menyeruak beberapa waktu belakangan ini. Hal tersebut lantas menuai tanggapan termasuk dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Peneliti Centra Initiative, Erwin Natosmal Oemar, memberi tanggapan atas pernyataan Megawati Soekarnoputri soal jabatan presiden.
Seperti diketahui, belum lama ini ketua umum PDIP tersebut menyatakan penolakan terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut disampaikan Megawati lewat salah satu bawahannya, yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.
Baca Juga: Best 5 Oto: Jeep Wrangler Hybrid di Pasar Eropa, Bugatti Produksi Skuter Listrik
"Itu tindakan negarawan dari Megawati. Jangan sampai negara mati dalam periode di mana presidennya dari partainya sendiri," ujar Erwin, Sabtu (15/1/2021).
Sebab, menurut Erwin, Indonesia merupakan negara hukum dan demokrasi. Oleh sebab itu, pemilihan umum harus dilaksanakan guna mendapatkan pemimpin baru.
"Harusnya, dengan pendapat ini polemik soal masa jabatan bisa berhenti," kata Erwin.
Tidak hanya itu, Erwin juga menuntut pernyataan Megawati dijalankan secara konsisten lewat kebijakan-kebijakan yang pemerintah miliki.
"Pernyataan ini harus diimplementasikan dengan sejumlah kebijakan, seperti tidak meneruskan upaya reformasi konstitusi sebagai pintu masuk wacana perpanjangan masa jabatan presiden," ucapnya.
Baca Juga: Soal Laporan Relawan Jokowi, Ketum HMI: Tindakan Salah Kaprah dan Bodoh
Seperti diketahui, sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim Ketua Umum Megawati Sukarnoputri menolak perpanjangan masa jabatan presiden.
Hasto juga mengatakan bahwa Megawati akan patuh pada konstitusi. Oleh sebab itu, ketua umum PDIP tersebut tetap setuju dengan maksimal masa jabatan dua periode sebagaimana diatur dalam konstitusi.
