Infografis
Suara.com - Target pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara pada Selasa (18/1) dianggap terlalu terburu-buru. Namun, tidak menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco memandang target pengesahan itu sesuai dengan kinerja yang dilakukan oleh Pansus RUU IKN. Di mana Pansus terus melangsungkan rapat Panja bersama pemerintah secara maraton. Bahkan diketahui Pansus tetap menggelar rapat saat DPR masih melakukan masa reses.
"Memang (penetapan) Pansus tanggal 7 Desember, tapi Pansus walaupun reses tetap kerja bahas RUU yang disepakati DPR dan pemerintah. Bahwa ada bolak-balik substansi dibahas mekanismenya begitu," ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/1/2022).
Kendati rapat dilakukan secara terus menerus, Dasco mengatakan bahwa Pansus bersama pemerintah bekerja secara hati-hati dalam membahas substansi RUU IKN.
"Kalau menurut saya, ini kan mereka kerja sampai malam ya, sehingga pembahasannya juga cukup hati-hati ya. Buktinya bahwa kemudian ada ketidaksesuaian ketidaksepakatan lalu kemudian dibahas lalu kemudian ditemukan solusi ya itu berjalan sesuai mekanisme yang ada dan kita monitor begitu," tutur Dasco.
Pansus Ugal-Ugalan
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian menganggap pembahasan RUU Ibu Kota Negara di DPR RI ugal-ugalan.
Diketahui sejauh ini, Pansus RUU IKN bahkan mentargetkan pengesagan RUU menjadi undang-undang pada pekan depan.
“Kami menyayangkan pembahasan RUU IKN di Pansus DPR ugal-ugalan dan menegasikan partisipasi masyarakat.” kata Pipin, Jumat.
Baca Juga: Tolak RUU IKN Disahkan Pekan Depan, PKS Soroti Pembahasan yang Ugal-Ugalan
Berdasarkan informasi yang ia peroleh, Pipin mengatakan bahwa pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) menyangkut bab, pasal dan ayat di draf RUU IKN masih banyak yang belum ramping.
