Infografis
Suara.com - Tersangka pemerkosaan santriwati di Bandung Herry Wirawan diketahui telah dituntut hukuman mati dan juga kebiri kimia sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan kejinya.
Meskipun begitu, Komnas HAM justru memperlihatkan penolakan terkait tuntutan hukuman tersebut.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, Legislator Komisi III DPR RI Habiburokhman mencecar sikap resmi Komnas HAM yang menolak hukuman mati dalam kasus predator seksual Herry Wirawan. Komnas HAM menegaskan mereka menolak hukuman mati.
"Kita menghargai posisi Komnas HAM terkait hukuman mati, yang menolak, namun juga kami berharap Komnas HAM itu tidak membabi buta dalam merespons kasus–kasus hukuman mati dari penegak hukum," ujar Habiburokhman, Kamis (13/1/2022).
Baca Juga: Komnas HAM Tolak Hukuman Mati dan Kebiri bagi Predator Santriwati di Bandung, Ini Alasannya
Contoh awal yang dibicarakan Habiburokhman adalah dalam kasus tuntutan hukum mati terhadap kasus ASABRI. Bagi Habiburokhman, beda pendapat boleh saja, tapi dia minta Komnas HAM jangan menyerang kinerja aparat penegak hukum.
"Juga terkait kasus Herry Wirawan, Pak, ini monster predator seksual yang di Jawa Barat. Saya melihat, kerasnya pernyataan Komnas HAM terkait hukuman mati ini seolah–olah mengabaikan korban," ujar Habiburokhman.
Habiburokhman menganggap pernyataan Komnas HAM seolah–olah membabi buta menentang hukuman mati.
"Tapi jangan seolah–olah membabi buta menentang hukuman mati. Jadi kayak Herry Wirawan, kalau saya dalam posisi tertenu menyetujui hukuman mati, terutama terhadap orang–orang seperti Herry Wirawan ini, bila perlu ditembak kepalanya," ujarnya.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan mengatakan memang isu hukuman mati selalu menuai kontroversi.
Baca Juga: Komnas HAM Setuju Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santriwati Dihukum Berat, Tapi Bukan Hukuman Mati
"Saya katakan Komnas sangat mengapresiasi, pertama, kerja cepat kejaksaan, bandingkan dengan kasus–kasus lain yang pada hari ini belum, tapi ini cepat," ujar Ahmad Taufan.
Komnas HAM, kata Taufan, mengapresiasi tuntutan maksimal jaksa terhadap Herry Wirawan. Namun, bagi Komnas HAM, hukuman maksimal tersebut bukan hukuman mati.
"Yang kedua, niat menghukum secara maksimal itu kami apresiasi, saya nyatakan resmi, tapi tentu sebaiknya tidak hukuman mati, tetap dengan sikap Komnas HAM di mana pun bahwa hukuman mati itu diabolisi, meskipun harus ada tahapan–tahapan, tidak mungkin, sekarang RKHUP sudah cukup baik dan itu kijta sampaikan di konferensi internasional," ujarnya.
Di sisi lain, menurut Taufan Damanik, hukuman mati seolah tanggung jawab negara hilang. Padahal, menurutnya, ada tanggung jawab negara juga dalam kasus Herry Wirawan.
