Infografis
Suara.com - Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK seharusnya dijadikan pelajaran untuk para pejabat agar tak main-main dengan jabatan dan kewenangan.
Hal itu disampaikan Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto menanggapi kadernya Abdul Gafur Mas'ud.
"Pembelajaran berharga buat para pejabat, para pengguna anggaran dan kita semua, jangan main-main dengan uang rakyat, jangan main-main dengan jabatan dan kewenangan," kata Didik kepada wartawan, Kamis (13/1/2022).
Didik mengatakan, sebagai pejabat memang sudah menjadi kewajiban untuk menghindari perilaku koruptif. Menurutnya, jika hal itu dilakukan harus mempertanggungjawabkan secara pribadi untuk di bui.
Baca Juga: OTT Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, KPK Total Amankan 11 Orang
"Jauhkan diri dari korupsi karena pemberantasan korupsi tidak akan berhenti. Siapa yang korupsi akan berakhir di bui," ungkapnya.
Di sisi lain kejadian kadernya terjaring OTT KPK tersebut diakuinya sangat mengagetkan. Demokrat prihatin dan menyesalkan kejadian tersebut.
"Sangat prihatin dan sangat menyesalkan kejadian ini. Di saat kami semua terus membangun transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, dan zona integritas yang baik dalam aktualisasi politik, kejadian ini tentu sangat mengagetkan dan memprihatinkan kita semua," tuturnya.
"Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Dengan memegang teguh asas praduga tidak bersalah, dengan penegakan hukum yang transparan, profesional dan akuntable, keadilan akan diwujudkan," sambungnya.
Sebelumnya, KPK menangkap sejumlah orang termasuk Bupati Abdul Gafur Mas'ud terkait dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Kamis (13/12/2021) kemarin.
Baca Juga: Kadernya Bupati Penajam Paser Utara Kena OTT KPK, Demokrat Klaim Tak Tolerir Tindakan Koruptif
"KPK melakukan tangkap tangan salah satu bupati di wilayah kaltim yaitu Bupati penajam paser utara," kata Firli.
Total ada 11 orang yang ditangkap KPK di Jakarta dan Kalimantan Timur, pada Rabu (12/1/2022).
Diketahui, Bupati Abdul bersama enam orang lainnya yakni ASN Pemkab Penajam Paser Utara serta pihak swasta ditangkap di Jakarta.
Kekinian mereka tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah putih KPK.
