Infografis
Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meributkan soal keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menghapus anggaran pembelian lahan untuk kantor Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
Penghapusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5850 Tahun 2021 tentang Evaluasi Raperda DKI Jakarta Tentang APBD 2022 dan Rapergub DKI Jakarta tentang Penjabaran APBD 2022.
Prasetio dalam rapat Badan Anggaran, Selasa (11/1/2022) itu menilai pengadaan lahan baru dan pembangunan kantor Kecamatan Mampang adalah kebutuhan mendesak. Ia pun bahkan berencana melakukan negosiasi dengan Kemendagri agar anggaran ini dimasukkan dalam APBD 2022.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyebut keputusan Kemendagri menghapus anggaran itu sudah tepat.
Baca Juga: Kasus Korupsi Dana PEN Daerah, KPK Panggil Mantan Dirjen Kemendagri
"Publik Jakarta setuju, hasil dan evaluasi mendagri atas APBD 2022 yang menghapus Anggaran Pengadaan Lahan Kantor Kecamatan Mampang yang hilang," ujar Uchok saat dikonfirmasi, Kamis (13/1/2022).
Uchok pun mempertanyakan tindakan Pras selaku pimpinan legislator yang meributkan anggaran itu. Pasalnya, ia menduga Kemendagri memiliki keinginan mencegah adanya calo dalam proyek tersebut.
"Dengan hilang pengadaan lahan ini, berarti dugaan saya, pihak Kemendagri sama saja telah menghilang rezeki para 'calo' dalam proyek tersebut," tuturnya.
Menurutnya pertimbangan Kemendagri yang meminta Pemprov DKI memanfaatkan lahan yang sudah ada sudah tepat. Jika membeli lahan baru, nantinya malah akan terjadi pemborosan.
"Saya melihat, pertimbangan pihak Kemendagri, benar juga, ngapain pihak Pemprov DKI membeli lahan untuk kantor kecamatan Mampang kalau memang pemda DKI masih punya aset sendiri," ucapnya.
Baca Juga: Tunjangan Anggota DPRD DKI Naik, Ketua Dewan: Bukan Buat Kami, Buat Masyarakat!
Alasan Prasetio ingin mempertahankan seperti tidak ada akses dan banjir juga disebutnya tidak masuk akal. Karena itu, ia menyarankan Kemendagri tetap pada hasil evaluasi sekarang menghapus anggaran untuk pengadaan lahan dan bangunan kantor Kecamatan Mampang Prapatan.
"Alasan ini tidak masuk akal dan hanya pengadaan yang akibatnya hanya untuk potensi kebocoran anggaran. Apalagi disebab banjir, saat ini Jakarra, kalau turun hujan, pasti tergenang kok," pungkasnya.
