Infografis
Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf telah menetapkan susunan kepengurusan masa khidmat 2022-2027 yang diumumkan pada Rabu (12/1/2022). Dalam kepengurusan justru banyak figur-figur berlatar belakang politisi atau dari partai politik.
Menanggapi hal itu, Pengamat Organisasi Islam dari UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Sukron Kamil menyinggung janji Gus Yahya sebelumnya yang berjanji tidak akan membawa PBNU ke arah politik praktis. Bahkan kala itu Sukron sempat terkejut.
Namun Sukron mengatakan, memang sangat sulit untuk mewujudkan janji Gus Yahya tersebut.
"Sebenarnya ketika sebelum jadi janji Gus Yahya membawa NU tidak kepada politik praktis dengan mengharuskan yang aktif di PBNU tidak aktif di wilyah politik sehingga dan itu hemat saya ketika itu sangat terkejut dan sangat apresiatif sebenarnya dalam hati daya meragukan apa bensr seperti itu," kata Sukron saat dihubungi, Rabu (12/1/2022).
Baca Juga: Profil Alissa Wahid, Komisaris Independen PT Unilever yang Jadi Pengurus PBNU
"Kenapa karena agak sulit lah bagi NU menjaga jarak apalagi steril dari mereka di dalam wilayah politik praktis," sambungnya.
Sukron mengatakan, janji Gus Yahya justru tak ditepati dibuktikan dengan banyaknya kader NU yang diangkat ke kepengurusan berstatus sebagai politisi dan bahkan sebagai pejabat.
Menurutnya, kepengurusan Gus Yahya lebih terlihat politis ketimbang kepengurusan sebelumnya.
"Ternyata Gus Yahya tak terelakan untuk mengakomodir mereka yang aktif di wilayah politk dan itu terbukti dengan banyak kader-kader NU di politik yang terbaik yang diakomodir malah lebih nampak dari masa sebelumnya kalau kita mau bandingkan," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan orang-orang yang dimasukan ke dalam kepengurusan, mereka yang bekerja menjadi tim sukses kala Muktamar NU kemarin. Hal itu dianggap realistis.
Baca Juga: Dipimpim Yahya Cholil Staquf, Pengurus Nahdlatul Ulama 2022 - 2027
"Saya harus bilang itu kontradiktif tetapi biasalah kadang-kadang ketika janji dengan kenyatan ya ketika jadi itu kan memang harus bicara realnya ke NU-an real hubungan NU dengan politik saat ini dan juga real sumber daya termasuk mereka yang berkeringat di dalam Mukatamar kemarin," tandasnya.
Kepengurusan PBNU
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf telah menetapkan susunan kepengurusan masa khidmat 2022-2027 yang diumumkan pada Rabu (12/1/2022).
Ia mengemukakan, kader yang masuk dalam kepengurusan PBNU di bawah kepemimpinannya berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari aktifis, kiai hingga politisi.
"Postur dari susunan pengurus ini mencerminkan realitas multipolar yang ada di dalam lingkungan kita, baik dari segi kedaerahan, dari segi gender, maupun dari segi orientasi politik," ujar Yahya dalam jumpa pers, Rabu (12/1/2022).
Dari nama susunan kepengurusan tersebut, terdapat nama -nama kader partai dan juga kepala daerah.
Seperti Mardani H Maming ditunjuk sebagai Bendahara Umum PBNU yang merupakan kader PDI Perjuangan. Kemudian Nusron Wahid, kader Partai Golkar yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum PBNU.
Sementara kader PBNU dan Politisi PKB yang juga Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menjabat sebagai ketua bidang.
Kemudian Wali Kota Pasuruan Syaifullah Yusuf atau yang biasa disapa Gus Ipul ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU.
Yahya menjelaskan alasan penunjukkan dari kalangan politisi karena ingin mengambil jarak secara sama, setara, dengan berbagai sudut kepentingan politik yang ada di sekitar.
"Itu kami lakukan dengan cara mengakomodasi elemen-elemen kepentingan dari berbagai macam sudut politik itu supaya di dalam kepengurusan nanti bisa satu sama lain saling mengontrol untuk menjaga agar jarak Nahdlatul Ulama dengan berbagai pihak poltiik tetap sama satu dengan lain," katanya.
Sebelumnya, Yahya menuturkan susunan kepengurusan di PBNU di masa kepemimpinannya lebih 'gemuk' dari biasanya. Alasannya, NU memiliki konstituensi yang sangat luas.
"Banyak disebut dalam hasil survei, bahwa seluruh warga NU atau mereka yang mengaku NU kurang lebih separuh dari populasi muslim di Indonesia. Kami berkepentingan menjangkau seluas-luasnya, menjangkau sedapat-sedapatnya seluruh konstituensi yang sangat luas itu sehingga kami membutuhkan personel yang cukup banyak untuk melakukannya," katanya.
