Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan DPR RI tidak ada rencana menunda pelaksanaan Pilpres 2024. Ini disampaikan sekaligus menjawab isu kalau pelak usaha menginginkan Pilpres 2024 diundur.
Sebelumnya klaim keinginan pelaku usaha itu disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
"Ya pertama di Komisi II tidak ada wacana terkait dengan itu," kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/1/2022).
Saan menegaskan kembali bahwa Komisi II tetap pada aturan bahwa penyelenggaraan Pemilu berlangsung lima tahun sekali, yakni pada 2024.
"Maka terkait dengan apa yang disampaikan Pak Bahlil, lebih baik Pak Bahlil konsentrasi bagaimana investasi di Indonesia ini tumbuh sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sebagai pejabat publik apalagi menteri di kabinet, Saan meminta Bahlil maupun menteri-menteri lainnya ke depan tidak membuat gaduh dengan pernyataan-pernyataan kontroversial.
"Para pejabat jangan membuat suasana politik menjadi lebih gaduh gitu saja. Jadi konsentrasi saja di tugasnya masing-masing," ujar Saan.
Pernyataan Bahlil
Diketahui dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Bahlil setuju dengan hasil survei yang dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana presiden tiga periode tidak untuk didengungkak terus-menerus.
Baca Juga: 4 Ciri-ciri Investasi Bodong, Waspada Jangan Sampai Tergiur Janji Palsu!
Namun yang menarik perhatian Bahlil justru hasil survei terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 2027. Di mana hasil survei menyebut sebanyak 4,5 persen sangat setuju; 31,0 persen setuju; 32,9 persen kurang setuju; 25,1 persen tidak setuju sama sekali; dan 6,6 persen tidak tahu agau tidak menjawab.
