Infografis
Suara.com - Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan pihaknya sudah mulai mengantisipasi pemilihan umum (Pemilu) 2024 sejak saat ini. Belajar dari hiruk pikuk yang terjadi pada 2019, Dedi menyebut Mabes Polri juga akan mengantisipasi semisal perpecahan antar masyarakat kembali terjadi akibat pemilu.
Antisipasi itu tidak terlepas dari prediksinya melihat pemilu yang akan berlangsung dua tahun lagi. Mengingat Indonesia bangsa yang besar, Dedi berharap masyarakat juga mulai ikut bekerja sama supaya tidak mudah terprovokasi.
"Kita ketahui dengan kebersamaan, meningkatkan persatuan dan kesatuan, menyadari Indonesia bangsa yang besar, terdiri dari suku agama bahasa yang sangat banyak, jangan sampai terprovokasi oleh orang-orang yang ingin memecah belah bangsa ini," kata Dedi dalam diskusi yang digelar Kosgoro 1957, Selasa (11/1/2022).
Kalau dari pengalaman, Dedi menerangkan situasi 'panas' mulai muncul pada beberapa tahun sebelum digelarnya pesta demokrasi.
Baca Juga: Penundaan Pemilu 2024 Disebut Lebih Mudah Terwujud Secara Politik Ketimbang Isu 3 Periode
Pada 2019, Dedi menyebut terjadi perang informasi, perang survei, politik identitas, kampanye hitam, kampanye negatif bahkan penyebaran berita-berita bohong alias hoaks.
"Data kita, 170 juta pengguna medsos aktif ini perlu literasi-literasi dalam rangka untuk meluruskan informasi, konten berita yang boleh dikatakan sangat lemah verifikasi dari sumber, sehingga muncul hoaks tersebut," ujarnya.
Sementara itu, pada 2022, Mabes Polri memastikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat bisa terus berjalan kondusif. Dengan kondusifnya kondisi itu, menurut Dedi akan turut membantu perkembangan negara.
"Kami pastikan dengan suasana kamtibmas kondusif, maka ekonomi akan semakin bisa baik, investasi juga akan semakin bisa masuk dan pembangunan akan bisa berkembang dengan sangat baik sehingga kesejahteraan masyarakat bisa kita wujudkan bersama."
Baca Juga: Mahfud MD Tegaskan Usulan Menteri Bahlil Soal Pemilu 2024 Diundur Bukan Suara Pemerintah
