Infografis
Suara.com - Polri akan mengubah operasi Nemangkawi di Papua menjadi Damai Cartenz. Operasi dalam menangani kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang diklaim lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan preemtif.
Ambrosius Mulait selaku Sekjen Asosiasi mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia menilai, penyelesaian masalah di Bumi Cenderawasih tidak bisa dengan cara tambal sulam. Salah satunya dengan kebiasaan ubah kata-kata tradisi lama tersebut terus diucapkan oleh pihak kepolisian.
"Praktik Perubahan Nama operasi militer di Papua sudah terlalu banyak, misalnya operasi Trikora, Operasi Braya Juda, operasi Tumpas, Selama 60 Tahun Pemerintah Indonesia, padahal operasi militer di Papua ilegal tanpa ada persetujuan DPR," kata Ambrosius saat dihubungi, Selasa (11/1/2022).
Ambros -- sapaannya -- mengatakan, situasi di Papua bisa damai kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau membuka diri dengan melakukan dilaog. Sebab, perubahan pendekatan harus dilakukan dari hulu sampai ke hilir.
Baca Juga: Operasi Damai Cartenz, Kekerasan Makin Masif jika TNI-Polri Tetap Tenteng Senjata di Papua
"Sebab praktik mengirim guru, dokter, bahkan pastor dari kalangan militer sudah biasa di Papua," sambungnya.
Dalam pandangan Ambros, negara saat ini sudah terlalu banyak menipu dengan berbagai kebijakan. Padahal kebijakan itu tetap pada pendekatan militer -- tetapi dengan nama yang berbeda.
"Apa bedanya guru, tenaga medis memiliki senjata, kita sudah saksikan di pengunungan Bintang bahwa ada seorang perawat yang memiliki senjata, itu bukan hal baru di Papua," papar Ambros.
Ambros menambahkan, orang asli Papua meminta agar pemerintah segera menarik militer dari Papua. Bukan justru sebaliknya, melakukan tambal sulam namun tidak mengubah situasi di Papua.
"Orang Papua sudah terlalu resah hidup dalam tekanan militer, pemerintah Indonesia tidak bisa remeh mamainkan kata-kata, jangan buat orang Papua sakit hati dan marah," beber dia.
Baca Juga: Operasi Polri Buru Kelompok OPM Diubah jadi Damai Cartenz, Begini Reaksi Komnas HAM
"Hal yang perlu sadari oleh pemerintah Jokowi dan Kapolri maupun TNI taraf kesejeraan bisa baik ketika adanya penegakan dignitas, tidak bisa dengan pendekatan kesejahteraan ala militer itu menambah masalah tidak selesai-selesai."
Ubah Nama
Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan operasi Nemangkawi rencananya akan diganti menjadi Damai Cartenz pada 25 Januari 2022 mendatang.
"Cara bertindak yang dikedepankan dalam Operasi Ramai Cartenz ini persuasif dan preemtif dengan kedepankan fungsi intelijen, fungsi bimas, dan fungsi humas dengan didukung fungsi lain; fungsi preventif, sabhara, dan gakkum (penegakan hukum). Jadi gakkum itu sebagai fungsi pendukung," kata Ramadhan kepada wartawan, Senin (10/1/2022).
Menurut Ramadhan, penegakan hukum dalam Operasi Damai Cartenz hanya berfungsi sebagai pendukung. Pasalnya, operasi ini diklaim lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan preemtif.
"Satgas gakkum ini enggak dikedepankan, tapi fungsi pendukung," katanya.
Kekinian, kata dia, pihaknya masih memetakan berapa jumlah personel Polri yang akan diterjunkan dalam Operasi Damai Cartenz.
"Jumlah personel masih digodok," kata dia.
Berakhir 25 Januari
Polri sebelumya telah memperpanjang masa tugas Satgas Nemangkawi di Papua. Masa tugas Satgas Nemangkawi diperpanjang sampai 25 Januari 2022 mendatang.
"Operasi Nemangkawi diperpanjang sampai tanggal 25 Januari 2022 karena tahun ini akan dilaksanakan operasi dengan cara bertindak dan target operasi di wilayah yang berbeda," kata Ramadhan kepada wartawan, Rabu (5/1/2022) lalu.
Ramadhan mengklaim, Satgas Nemangkawi nantinya akan menggunakan pendekatan persuasif. Harapannya, kata dia, tidak ada lagi korban kekerasan dalam operasi tersebut.
"Saat ini Satgas sedang melakukan persiapan dengan operasi yang mana nanti lebih melakukan pendekatan terhadap kesejahteraan," katanya.
"Tentu pemerintah dan juga Polri melakukan pendekatan agar tidak terjadi kekerasan."
