Infografis
Suara.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan, mengatakan pandangan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal pemilihan presiden diundur menyesesatkan. Pasalnya Bahlil beberapa waktu lalu mengklaim pelaku usaha lebih ingin Pemilu 2024 dimundurkan.
"Sekali lagi pandangan ini sangat menyesatkan," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/1/2022).
Syarief mengatakan pandangan Bahlil justru menunjukkan bahwa Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tidak paham tentang konstitusi.
"Jadi saya mengimbau kita semua itu taat konstitusi. Kita sebagai warga negara yang baik harus betul-betul loyal dan taat terhadap konstitusi. Kalau ada yang berpandangan di luar konstitusi berarti dia adalah merusak demokrasi," tutur Syarief.
Baca Juga: Menteri BKPM Sebut Pengusaha Mau Pilpres Diundur, Mahfud MD: Tinggal Tunggu Keputusan KPU
Sementara itu terkait pernyataan Bahlil, Anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat Anwar Hafid menilai bahwa pernyataan Bahlil agak rancu.
Sebab, lanjut Anwar Pemilu secara esensial merupakan sirkulasi elite secara reguler di atas asas kepastian. Karena itu proses pergantian kepemimpinan lewat Pemilu memang heus dilakukan.
"Alangkah anehnya jika proses reguler tersebut di ubah hanya karena dasar pendapat orang per orang," ujar Anwar.
Diketahui dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Bahlil setuju dengan hasil survei yang dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana presiden tiga periode tidak untuk didengungkak terus-menerus.
Namun yang menarik perhatian Bahlil justru hasil survei terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 2027. Di mana hasil survei menyebut sebanyak 4,5 persen sangat setuju; 31,0 persen setuju; 32,9 persen kurang setuju; 25,1 persen tidak setuju sama sekali; dan 6,6 persen tidak tahu agau tidak menjawab.
Baca Juga: Jawab Klaim Menteri Bahlil, PKS: Waktu Jokowi Cukup 10 Tahun
Bahlil kemudian menyampaikan hasil diskusinya bersama dengan pelaku dunia usaha yang justru berharap ada pertimbangan bahwa pemilihan presiden dapat diundur.
"Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik. Ini hasil diskusi saya dengan mereka," kata Bahlil.
"Kenapa? Mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik," lanjut Bahlil.
Bahlil mengatakan bahwa memundurkan maupaun memajukan Pemilu bukan suatu hal yang diharamkan.
"Bahwa memajukan Pemilu atau memundurkan Pemilu sudah pernah terjaid bangsa kita dan itu bukan sesuatu yang haram. Jadi itu persoalan kebutuhan saja kok mana yang paling prioritas," ucap Bahlil.
