Infografis
Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diketahui telah dilaporkan ke KPK soal Dugaan Korupsi e-KTP. Hal tersebut sontak direspons oleh Ketua Kawan Ganjar Bersatu Nasional (KGBN) Juliant Palar.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Juliant Palar menilai, dengan adanya kasus ini, tidak sekalipun akan menurunkan popularitas dan elektabilitas dari Ganjar Pranowo sejak saat ini, hingga menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024 nanti.
"Laporan terkait kasus dugaan korupsi kepada Ganjar Pranowo oleh Presidium PNPK, Adhie Massardi, saya pikir tidak akan menggangu angka popularitas dan elektabilitas beliau," jelas Juliant Palar dilansir dari Wartaekonomi.co.id, Minggu (9/1/2022).
Juliant Palar juga menjelaskan, bahwa proses hukum terkait e-KTP bergulir dan diberitakan secara terbuka atau transparan oleh media, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengikuti bagaimana perkembangannya.
Baca Juga: Masa Penahanan Mantan Wali Kota Banjar Diperpanjang 40 Hari
"Pada 2020 Provinsi Jawa Tengah sendiri menjadi juara umum penghargaan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Juliant.
![Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Sekaolah di Jateng. [Dok Pemprov Jateng]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/01/10/42655-ganjar-pranowo.jpg)
Leboh lanjut Juliant memaparkan, bahwa saat itu Jawa Tengah menyabet empat penghargaan sekaligus dalam upaya pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pengendalian gratifikasi terbaik.
"Penghargaan itu diberikan KPK kepada Jateng saat puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) secara daring, pada 16 Desember 2020," lanjutnya.
Maka, atas prestasi tersebut saya yakin dan percaya, bahwa Ganjar Pranowo tidak akan berkasus juga menggangu elektabilitas dan popularitasnya.
Selain itu, diketahui Adhie M Massardi menjadi salah satu kandidat yang melaporkan Ganjar Pranowo ke KPK.
Baca Juga: Kasus Anak Alex Noerdin, KPK Panggil Pejabat Dinas PUPR Musi Banyuasin
Adhie melakukan laporan tersebut guna melakukan verifikasi dari KPK sebelum memasuki tahun politik.
Berdasarkan hal tersebut, Adhie berharapa agar tahun politik di 2023 tidak ada satupun yang menyinggung isu korupsi.
