Infografis
Zhovti yakin dua massa terakhir ini yang memicu kerusuhan sekalipun membawa agenda masing-masing. Mereka menyerang polisi dan mencuri senjata. Kelompok kriminal sendiri disebut-sebut sengaja ditanam dalam gerakan demonstrasi oleh elite penguasa negara itu sendiri.
Menghadapi situasi yang sepertinya bakal tak terkendali, Presiden Tokayev lalu meminta bantuan organisasi regional negara-negara bekas Uni Soviet, Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO).
Dia mengundang CSTO yang beranggotakan Rusia, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Uzbekistan agar mengirimkan pasukan ke Kazakhstan guna memulihkan ketertiban. Tak lama kemudian, kontingen tentara Rusia berdatangan ke Kazakhstan.
Langkah ini langsung dikecam Barat, apalagi terjadi bersamaan dengan rencana pembicaraan krisis Ukraina antara Rusia dan AS.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pun menyindir bahwa biasanya ketika Rusia mengirim pasukan ke sebuah negara maka nantinya akan sulit ditarik kembali. Rusia balas mengkritik bahwa AS juga begitu terhadap banyak negara termasuk Irak.
Rusia menegaskan kehadiran pasukannya di Kazakhstan sah karena berpegang kepada perjanjian internasional CSTO, bukan aksi unilateral seperti dilakukannya di Krimea delapan tahun silam.
Tapi pembelaan Rusia ini tak menghilangkan anggapan Barat bahwa Rusia bermain api di Kazakhstan dengan menyiapkan langkah untuk mengulangi apa yang sudah dilakukannya di Krimea.
Sementara China yang memiliki perbatasan sepanjang 1.800-an km dengan Kazakhstan berusaha hati-hati.
Belakangan ini, China dan juga AS, aktif berbisnis di Kazakhstan yang oleh Rusia dipandang halaman depannya persis terhadap Ukraina dan Belarus di Eropa timur.
Baca Juga: Kerusuhan Kazakhstan: 5.800 Orang Ditahan, 164 Orang Tewas Dalam Seminggu
Kazakhstan juga menjadi jalur paling aman China untuk terhubung dengan Eropa dalam bingkai Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI).
