Infografis
Suara.com - Pemerintah Kazakhstan menyebut kerusuhan yang menewaskan 164 orang yang terjadi belakangan hari ini adalah upaya perebutan kekuasaan yang didalangi anasir asing dan terorisme internasional.
Rusia yang berbatasan dengan Kazakhstan mengamini klaim itu, sedangkan media massa Barat menyebut kerusuhan itu justru menjadi indikasi adanya pertarungan kekuasaan dalam elite penguasa Kazakhstan.
Sementara sejumlah pemerintah negara Barat khawatir apa yang terjadi di Kazakhstan menjadi jalan bagi Rusia guna mengulangi manuver 2014 ketika Krimea di Ukraina dianeksasi dengan alasan melindungi minoritas etnis Rusia di Krimea.
Minoritas terbesar di Kazakhstan adalah etnis Rusia yang mencapai 19 persen dari total penduduk negeri itu. Umumnya berada di Kazakhstan utara.
Sama dengan Krimea yang menjadi tempat pangkalan Armada Laut Hitam Rusia, Kazakhstan juga sangat strategis bagi Rusia, salah satunya pusat peluncuran pesawat antariksa, Kosmodrom Baikonur.
Tak ada yang tahu persis apa yang terjadi, namun sejumlah kalangan berusaha menganalisis dengan lebih netral.
Di antara yang melakukan ini adalah Yevgeniy Zhovti, direktur Kazakhstan International Bureau for Human Rights, yang adalah tokoh HAM terkemuka di Asia Tengah.
Kepada Open Democracy, Zhovti, kerusuhan yang terjadi di negara penghasil uranium terbesar di dunia itu bermula dari protes atas kenaikan harga LPG di kota Zhanaozen di bagian barat negara itu pada 2 Januari, setelah pemerintah mencabut subsidi.
Pemerintah Kazakhstan lalu mengirimkan delegasi yang diketuai wakil perdana menteri guna berbicara dengan warga Zhanaozen. Pemerintah berusaha menghindari terulangnya peristiwa 2011 ketika aparat keamanan menembaki pekerja minyak yang berunjuk rasa.
Baca Juga: Kerusuhan Kazakhstan: 5.800 Orang Ditahan, 164 Orang Tewas Dalam Seminggu
Pemerintah Kazakhstan menjelaskan bahwa kenaikan harga LPG ini karena harga sudah ditentukan mekanisme pasar. Warga tak terima karena beranggapan bagaimana bisa tergantung pasar kalau segala hal berkaitan BBM dimonopoli oleh pemerintah.
