Infografis
Suara.com - Elektabilitas Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) naik berdasarkan survei terbaru Indikator. DPP Partai Demokrat menyebut ini merupakan hasil kerja kepartaian yang fokus membantu rakyat.
Kerja membantu rakyat itu dilakukan lewat Gerakan Nasional Peduli Demokrat (GNPD) di antaranya mencakup bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19, aksi tanggap bencana, sampai bantuan pendidikan.
“Kenaikan elektabilitas ini merupakan buah kerja-kerja kepartaian yang fokus membantu rakyat menghadapi pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi,” kata Deputi Riset dan Survei Balitbang DPP Partai Demokrat Mohammad Jibriel dikutip dari siaran resmi partai yang diterima di Jakarta, Senin (10/1/2022).
Hasil survei Indikator, yang disiarkan di Jakarta minggu lalu (9/1), menunjukkan elektabilitas AHY sebagai calon presiden untuk pemilihan presiden 2024 naik dari 4,8 persen pada November 2021 jadi 6,8 persen.
Baca Juga: Sebut Bahlil Tak Paham, DPR: Upaya Tunda Pemilu Inkonstitusional, Anti Demokrasi
Dengan perolehan itu, AHY masuk daftar empat besar bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di posisi pertama (24,1 persen), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (20,8 persen), dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (15,1 persen).
Jibriel menyampaikan AHY merupakan satu-satunya tokoh non pejabat publik yang masuk dalam daftar empat besar untuk perolehan elektabilitas capres tertinggi menurut hasil survei Indikator.
Hasil survei itu juga menunjukkan tingkat elektabilitas AHY sebagai calon wakil presiden naik dari 9 persen pada November 2021 jadi 12 persen.
“Elektabilitas AHY berada pada peringkat lima besar,” sebut Jibriel.
Demokrat kemudian menilai hal itu sebagai langkah positif. Nantinya hal ini akan jadi dorongan untuk partai melanjutkan berbagai kegiatannya membantu rakyat dan konsisten menyuarakan aspirasi publik.
Baca Juga: 3 Nama Bersaing di Musda Demokrat Sumut, AHY Ingatkan soal Ini
“Demokrat di bawah pimpinan AHY juga mewakili aspirasi publik misalnya menolak RUU Cipta Kerja yang memberatkan masyarakat, khususnya para pekerja dan profesional, menolak RUU Minerba dan berada di garda terdepan memberi kritik yang membangun dalam penanganan pandemi Covid-19,” terang Jibriel. (Antara)
