Infografis
Suara.com - Hasan, salah satu korban banjir di Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meminta ada peningkatan jalan dari Kecamatan Sembakung Atulai hingga ke Desa Tepian. Sampai saat ini, akses jalan aspal baru tersedia dari Desa Lubakan hingga Desa Atap.
Menurut Hasan, peningkatan jalan penting untuk menangani persoalan banjir yang kerap menimpa wilayah tersebut. Sebab, jika ada jalan masyarakat bisa langsung naik ke jalan. Contohnya, di Desa Lubak, setiap kali terjadi banjir, warga di sana terisolir dan tak bisa pergi kemana-mana karena tidak ada jalan.
"Ada beberapa desa, contohnya Desa Lubak, itu terisolie kalau ada banjir. Harapan kami ada jalan darat lah, karena kalau kita buat jalan sedikit banyak dapat mengurangi beban kami, kalau sudah banjir, ada jalan lebih enak, bisa naik ke jalan, kalau tidak ada jalan, sudah banjir terisolasilah kita," kata Hasan di hadapan Menteri Sosial, Tri Rismaharini pada Minggu, (10/1/2022).
Mendengar keluh kesah dan aspirasi tersebut, Risma bergerak cepat. Dia menyumbangkan uang sebanyak Rp3 miliar untuk peningkatan jalan mengatakan. Ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang.
Baca Juga: Donasi Rumah Gala Sky Terancam Disita, Muncul Tagar Kemensos Are You Oke?
"Soal jalan, bu Menteri memberikan bantuan Rp3 miliar, sisanya nanti dari saya," ucap Zainul yang ditanggap dengan tepuk tangan warga.
Penatan Sungai Sembakung
Selain peningkatan jalan, Camat Lumbis Pansiangan, Lumbis menjelaskan, banjir yang melanda enam kecamatan di Kabupaten Nunukan merupakan banjir kiriman dari Malaysia.
"Bicara mengenai banjir, sumbernya itu dari Malaysia, sebab hutan kami di sini masih bagus kok. Tapi di atas perbatasan (hutannya) sudah gundul, di atas sana ada tiga kota besar yaitu Nabawan, Keningau dan Tenom, itulah limbah yang mereka kirim setiap tahun," katanya.
Atas dasar itu, Lumbis meminta Risma untuk segera menyampaikan aspirasi ini ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan pihak-pihak terkait lainnya.
Baca Juga: Rencana PDIP Menuju 2029, Pasang Risma dan Gibran di Pilgub DKI Jakarta
Lumbis berharap, segera ada penyelesaian antara pemerintah Indonesia dengan pihak kerajaan Malaysia. Misalnya, dibuatkan semacam program penataan sungai bersama Sungai Mekong.
Asal tahu saja, Sungai Mekong merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara. Sungai ini mengalir sepanjang 4.350 kilometer dan melintasi lima negara. Kelima negara yang dilintasi aliran sungai ini adalah Burma (Myanmar), Republik Demokratik Rakyat Laos (Laos), Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Setelah melewati beberapa negara tersebut, sungai ini bermuara di Laut Cina Selatan.
Water Land and Ecosystems (WLE) Greater Mekong mencatat, dalam hal debit, Sungai Mekong adalah yang terbesar ke-14 dunia. Setiap tahun, sungai ini mengalirkan 475 kilometer kubik air atau setara 25 miliar kolam renang ke Laut Cina Selatan. Laos menyumbang sekitar 35 persen dari air ini, diikuti Thailand dan Kamboja masing-masing 18 persen dan 16 persen, lalu Vietnam 11 persen, dan Myanmar 2 persen.
Menurut Lumbis, penataan bersama Sungai Sembakung sangat diperlukan. Sebab, panjang Sungai Sembakung sekitar 40 persennya berada di Wilayah Sabah Malaysia.
"Panjang sungai sembakung ini kurang lebih 40 persennya ada di Wilayah Sabah Malaysia. Ini selalu jadi momok yg menyengsarakan masyarakat kita. Ini bukan saja persoalan bencana tiap tahun, tapi juga tentang harga diri bangsa dan nasionalisme kami. Harapan kami, pulang dari sini, ibu menteri bisa laporkan dalam ratas tentang hal ini, sehingga ada pembicaraan antara Kemenlu dengan pihak Malaysia," lugasnya.
Mendengar aspirasi tersebut, Risma mengaku sepakat bahwa memang diperlukan adanya penataan Sungai Sembakung agar banjir tahunan bisa diminimalisir. Namun, hal tersebut bukanlah ranah kewenangannya. Maka dari itu, dia hanya bisa menyampaikan kembali persoalan tersebut ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan pihak-pihak terkait lainnya.
"Terkait masalah saluran, nanti saya akan lihat setelah dari sini, karena saya khawatir kalau terlalu lama pembahasannya, tidak selesai-selesai. Karena itu ada kesepakatan antar negara. Nanti saya akan pelajari dan lihat kondisinya nanti saya akan sampaikan ke Menteri PUPR. Sambil nanti proses untuk pengelolaannya," pungkas Risma.
