Infografis
Suara.com - Kepala Anvisa, regulator kesehatan Brasil, telah meminta Presiden Jair Bolsonaro, yang skeptis terhadap vaksin, untuk menarik kembali pernyataannya yang mengkritik badan tersebut karena mengizinkan vaksinasi anak-anak dalam memerangi COVID-19.
Dalam sebuah surat kepada Bolsonaro yang dipublikasikan Sabtu (8/1) malam, pensiunan laksamana pertama Antonio Barra Torres meminta presiden itu untuk mendukung pernyataannya bahwa ada "kepentingan" yang tak dibeberkan ke publik di balik keputusan vaksin atau menarik kembali kata-katanya.
Bolsonaro mengkritik Anvisa pada Kamis karena menyetujui penggunaan vaksin pediatrik buatan Pfizer Inc untuk anak-anak berusia 5-11 tahun, dengan mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar tentang anak-anak yang meninggal karena COVID-19.
"Ada apa di balik ini? Apa kepentingan para maniak vaksin?" Bolsonaro menyatakan dalam sebuah wawancara radio.
Baca Juga: Update: Positif Covid-19 Indonesia Tambah 529 Jadi 4.266.195 Kasus
Bolsonaro, seorang pemimpin sayap kanan yang membual tentang dirinya sendiri yang tidak divaksin dan secara konsisten meragukan kemanjuran dan keamanan vaksin virus corona, mengatakan bahwa suntikan itu dapat memiliki efek samping pada anak-anak. Tapi Bolsonaro tidak memberikan bukti.
Anvisa dan regulator kesehatan di seluruh dunia telah menemukan bahwa vaksin COVID-19 aman untuk mereka yang berusia 5 tahun ke atas. Menurut dewan sekretaris kesehatan negara bagian, setidaknya 300 anak berusia 5 hingga 11 tahun telah meninggal di Brazil karena COVID-19.
Kantor presiden tidak menanggapi permintaan untuk mengomentari surat itu, yang muncul hanya beberapa hari setelah perbedaan lain antara Bolsonaro dan militer.
Tentara Brazil berbeda dari presiden pekan lalu tentang cara menangani COVID-19. Angkatan bersenjata itu memerintahkan tentara untuk divaksin, memakai masker dan menjaga jarak sosial, dan memperingatkan mereka agar tidak menyebarkan berita palsu tentang pandemi. (Sumber: Antara/Reuters)
Baca Juga: Epidemiolog Sebut Varian Omicron Picu Gelombang Ketiga, Pemerintah Siap?
