Suara.com - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini mengunjungi lokasi bencana banjir di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada Minggu, (9/1/2022). Salah satu desa yang dikunjungi adalah Desa Atap , Kecamatan Sembakung.
Risma bertemu dengan korban banjir di sebuah tenda. Saat bertemu warga, Risma mengaku ingin mendengar apa yang ingin disampaikan oleh para warga kepadanya. Dia berjanji akan meneruskan poin-poin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Kabinet Terbatas (Ratas). Risma lantas mempersilahkan mereka untuk menyampaikan aspirasinya.
"Saya ingin mendengar apa yang bapak/ibu sampaikan kepada saya, sehingga saya akan sampaikan masalah-masalah ini kepada Bapak Presiden (Joko Widodo-red)," tutur Risma.
Kemudian, warga secara bergantian mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Pertama, Ketua KSB (Kampung Siaga Bencana), Abdullah. Dia bercerita tentang bagaimana kesulitan menangani banjir tahunan yang kerap melanda Desa Atap karena keterbatasan perahu. Oleh karena itu, dia meminta perahu untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir.
Baca Juga: Pemerintah Tegaskan Pembangunan Kawasan Industri Hijau di Kaltara Tak Gunakan APBN
"Ketika kami bantu warga, pada saat kami mengevakuasi warga, saat itu juga perahu dibutuhkan warga, mesin, minyak ketika berbicara itu kami tidak berdaya bu. Secara kemanusiaan kami siap, tinggal di posko tidak pulang ke rumah kami siap, tapi kalau kami bicara minyak, mesin, dan perahu kami tidak mampu bu," kata pria yang akrab disapa Dullah tersebut.
Dullah juga meminta agar status Kampung Siaga Bencana dinaikkan menjadi Kawasan Siaga Bencana. Sebab, yang dibantu oleh tim bukan hanya satu kampung, melainkan lebih dari enam kacamatan.
"Bayangkan bapak/ibu, dari desa satu ke satunya itu kami harus melewati sungai hingga berjam-jam, sementara kemampuan kami hanya cukup untuk 1 kampung siaga bencana. Supaya eksis penanganan sukarela ini tolong dinaikkan status kampung siaga bencana menjadi kawasan siaga bencana," pintanya.
Sekadar informasi, banjir tahunan ini berdampak terhadap enam kecamatan dan 79 desa, 3.179 rumah dan 3.753 KK serta 10.880. Fasilitas umum tak luput terdampak banjir. Aktivitas masyarakat hingga saat ini masih belum bisa berjalan seperti biasanya.
Warga lainnya Samsul mengeluhkan soal pencairan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan). Terhitung sejak Januari-Desember 2021 masih banyak warga yang belum menerima.
Baca Juga: Diterkam Buaya Saat Memancing, Warga Kaltara Belum Ditemukan
"Terhitung dari Januari 2021-Desember 2021 penerima kartu BPNT di Kecamatan Sembakung masih kurang 300-an jiwa dengan saldo nihil. Sehingga mereka tiap bulan ngecek di link, tapi isinya kosong," ujarnya.
Samsul juga mengeluhkan soal banyaknya masyarakat yang sudah terdata menjadi penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun hingga saat ini, ada beberapa warga yang belum menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bahkan hingga akhirnya meninggal dunia. Dia berharap, hal-hal seperti ini tak terjadi lagi dan segera menemukan solusinya.
Adapun Pemangku Masyarakat Adat Kecamatan Sembakung, Syahril mengatakan, sejak Desa Atap berdiri hingga terbentuknya kecamatan, masyarakat tidak pernah menikmati air bersih.
"Apalagi ini banjir, sumur kami sudah tercampur dengan air milo kiriman dari Malaysia. Jadi tolong bu menteri tolong sampaikan solusinya gimana biar kami dapat air bersih," tuturnya.
Pada kesempatan itu, secara simbolis Risma menyerahkan bantuan logistik yang nilainya mencapai Rp1,07 miliar. Bantuan tersebut berupa makanan siap saji 1.000 paket, selimut 1.000 lembar, kidswear 200 paket, kasur 200 lembar, peralatan dapur 200 paket. Bantuan buffer stok logistik dari Kemensos tersebut dikirimkan pada Sabtu, 1 Januari 2022 dari Gudang Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
Kemudian ada juga bantuan berupa pakaian anak-anak 200 stel, tas sekolah 200 pcs, penjernih air 5 paket, air mineral 1.500 buah, paket kebersihan 100 paket serta popok bayi sebanyak 2.500 pcs, biskuit 1.000 paket, pembalut wanita 250 pack dan pakaian dewasa 200 pcs.