Infografis
Suara.com - Pengamat politik Zaki Mubarak menanggapi soal Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dilaporkan ke KPK.
Ahok dilaporkan oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) ke KPK atas beberapa kasus dugaan korupsi.
Dikutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com, laporan yang dilayangkan oleh PNPK kental dengan nuansa politik dan membuat situasi semakin panas.
Menurutnya, laporan tersebut berkaitan dengan jabatan gubernur DKI Jakarta.
Baca Juga: Sudah Berbadan Hukum, IM57+ Siap Lakukan Kerja-kerja Advokasi Anti Korupsi
"Dari laporan PNPK bisa juga terkait dengan pengisian jabatan gubernur DKI Jakarta akhir 2022 nanti," ungkapnya, dikutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com.
Zaki menyebut ada unsur kesengajaan yang dilakukan PNPK untuk mengganjal nama Kasetpres Heru Budi.
"Sebab, nama Heru Budi muncul dan banyak disebut akan ditunjuk Jokowi menggantikan Anies," jelasnya.
Diketahui, Heru Budi dikenal dekat dengan Ahok dan Jokowi.
"Oleh karena itu, nama Pak Budi juga disebut dalam banyak dugaan korupsi Ahok," imbuhnya.
Baca Juga: Heboh Polemik Pengadaan Sapi Pemprov Sumbar, KPK Tunggu Laporan
Menurutnya, PNPK ingin menegaskan bahwa Heru Budi secara hukum dan moral bermasalah.
"Dengan begitu, dia tidak layak untuk menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta nantinya," pungkasnya.
Sebelumnya diketahui, Ahok dilaporkan oleh PNPK atas kasus dugaan korupsi.
PNPK menghitung ada tujuh kasus yaitu RS Sumber Waras, lahan di Taman BMW, lahan di Cengkareng Barat, dana CSR, reklamasi teluk Jakarta, dana non-budgeter dan penggusuran.
