Infografis
Suara.com - Muhammad Isnur resmi terpilih menjadi Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) periode 2022-2026 menggantikan Asfinawati. Isnur terpilih menjadi Ketua Umum YLBHI pada 1 Desember 2021 lalu.
Dalam acara pisah sambut dan pelantikan pengurus yang berlangsung, Jumat (7/1/2022), Isnur mengatakan, tantangan masyarakat sipil dalam menjalani kehidupan berdemokrasi di Tanah Air kian berat.
Untuk itu, YLBHI akan terus melakukan api perlawanan melalui konsolidasi dan gagasan.
"Karena YLBHI akan terus melakukan api perlawanan melalui konsolidasi gagasan. Ini bukan jargon,” kata Isnur dalam siaran YouTube YLBHI.
Baca Juga: Laporan Menurun, YLBHI Terima 2.598 Aduan Kasus dari Masyarakat Selama 2021
Isnur melanjutkan, tantangan yang dihadapi masyarakat sipil dalam beberapa waktu ke belakang begitu berat.
Salah satunya, cengkraman oligarki yang kian membelenggu dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Contohnya, Undang-Undang KPK yang diubah dalam kurun waktu satu minggu dan Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja—yang mengubah 70 Undang-Undang— hanya dalam waktu enam bulan.
Isnur mengatakan, saat ini pemerintah cenderung melanggengkan praktik yang dilakukan rezim Orde Baru yang kerap mengabaikan kepentingan rakyat. Salah satunya menghadapi kritik rakyat dengan cara represi.
"Pemerintah sekarang juga cenderung menjalankan kebijakan koruptif. Belum lagi kritik terhadap kebijakan yang dihadapi dengan tindakan represi," sambung Isnur.
Baca Juga: Temuan Kasus Kekerasan Seksual dan KDRT Selama 2021 yang Ditangani YLBHI
Pada kesempatan yang sama, Nining Elitos mewakili KASBI menyebut jika YLBHI adalah rumah bagi rakyat kecil mencari keadilan. YLBHI, kata dia, adalah tempat rakyat mencari tahu soal hukum dan keadilan.
"Bahwa rumah ini adalah rumah banyak orang, rumah yang selama ini sering didatangi rakyat-rakyat kecil. Bagaimana untuk tahu hukum, mendapat keadilan, persoalan keadilan, rumah ini yang kami sebut sebagai rumah demokrasi," ucap Nining.
Menurut Nining, banyak harapan masyarakat sipil pupus karena kekuasaan hari ini. Sebab, pemerintah lebih patuh dan taat pada kepentingan investasi pemodal dibandingkan harus patuh pada apa yang menjadi mandat dari konstitusi untuk mensejahterakan dan keadilan rakyat.
"Sejak reformasi, berganti pimpinan, semakin massif, bahkan sampai hari ini, ruang-ruang demokrasi yang diperjuangkan hari ini semakin terancam," tegas Nining.
Pada kepengurusan YLBHI saat ini, Nining berharap agar api perlawanan tetap menyala. Api itu, kata Nining, harus dijaga bersama rakyat yang hari ini terus mencari keadilan.
"Karena kita tidak bisa berharap, hanya rumah dan persatuan lah yang kemudian bisa membuat perubahan yang lebih baik," papar Nining.
"Kalau kita berharap pada elite politik, termasuk kekuasaan yang hari ini ada, rasanya kita tidak punya harapan yang besar. Tapi hanya satu menjaga api perlawanan rakyat Indonesia," tambah Nining.
