Kasus Korupsi Dodi Reza Alex Noerdin, KPK Panggil 2 Pejabat Kabupaten Musi Banyuasin

Jum'at, 07 Januari 2022 | 13:07 WIB
Kasus Korupsi Dodi Reza Alex Noerdin, KPK Panggil 2 Pejabat Kabupaten Musi Banyuasin
KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) sebagai tersangka kasus dugaan suap, Sabtu (16/10/2021). [Suara.com/Arga]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Penyidik KPK memanggil dua saksi dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2021 di Kabupaten Musi Banyuasin. Kedua saksi yakni, Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin A Fadli dan Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Irfan.

Keduanya akan menjadi saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Bupati Musi Banyuasin nonaktif, Dodi Reza Alex Noerdin. Mereka diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (7/1/2022).

"Kami periksa A Fadli dan Irfan dalam kapasitas saksi untuk tersangka DRA (Dodi Reza Alex Noerdin)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (7/1/2022).

Ali belum dapat menyampaikan apa yang akan ditelisik penyidik antirasuah terhadap pemeriksaan kedua saksi. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui apakah kedua saksi ini hadir penuhi panggilan.

Baca Juga: Surat Berkop DPRD Muba Beredar di Medsos, Minta Bupati Beni Tak Ganti Penjabat

Selain Dodi, penyidik KPK juga telah menetapkan tersangka Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin (HM), Kabid SDA /PPK Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin (EU), (SUH) dari pihak swasta, dan Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin (IF).

Dari kegiatan OTT tersebut, tim KPK menyita barang bukti berupa uang Rp270 juta.

Selain itu tim KPK turut mengamankan uang yang ada pada MRD (ajudan Bupati) senilai Rp 1,5 miliar.

Atas perbuatannya, SUH selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor 20 Tahun 2001.

Baca Juga: Deretan Kepala Daerah Terjerat Korupsi di 2021

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI