Infografis
Suara.com - Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad) Letjen Chandra Warsenanto Sukotjo mempersilahkan apabila ada upaya dialog pasca terjadinya bentrok antara anggota TNI dengan warga di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Chandra menegaskan kalau TNI tidak pernah menjadikan masyarakat sebagai musuh.
"Kalau mediasi, dialog itu silakan. Itu pasti dilakukan karena masyarakat itu bukan musuhnya tentara. Saya ulangi masyarakat itu bukan musuhnya tentara," kata Chandra di Kantor Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Timur, Kamis (6/1/2022).
Lebih lanjut, Chandra mengatakan harus menempatkan sikap objektif dalam upaya penyelesaian masalah tersebut. Karena itu, pihaknya kini tengah melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab awal dari bentrok tersebut.
Baca Juga: Kodam Beri Penjelasan Terkait Bentrok Anggota TNI dengan Warga Deli Serdang
"Kita harus secara clear atau secara objektif melihat timbulnya ini kenapa sih, kan kalau orang bilang enggak ada asap kalau enggak ada apinya," ujarnya.
"Jadi kita melakukan investigasi untuk melihat ini kasusnya kenapa sih awalnya," sambungnya.
Sebelumnya, video yang menunjukkan bentrokan antara anggota TNI dengan warga di Deli Serdang, Sumatera Utara, viral.
Peristiwa terjadi di areal persawahan Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang, Selasa (4/1/2022).
![Tangkapan layar bentrok anggota TNI dengan Warga Deli Serdang. [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/01/06/69768-bentrok.jpg)
Dalam video yang beredar terlihat sejumlah petani bersitegang dengan anggota TNI yang ramai datang menggunakan truk. Ketegangan antara kedua belah pihak memanas hingga berujung adu fisik. Terdengar suara jeritan histeris saat keributan.
Baca Juga: Anggota TNI Bentrok dengan Warga Deli Serdang, Pomdam Turun Tangan
"TNI memukuli masyarakat," ujar pria dalam video.
Belakangan diketahui keributan dipicu adanya saling klaim lahan seluas 62 hektare antara warga dengan anggota TNI.
Peristiwa berawal saat anggota TNI ingin memasang plang di tanah yang merupakan Hak Guna Usaha (HGU) Puskopar TNI.
Warga juga mengklaim lahan yang selama ini dikelola untuk bercocok tanam tidak terima dengan pemasangan plang hingga akhirnya terjadi kericuhan.
