Infografis
Suara.com - Komisi II DPR memahami langkah Presiden Jokowi menambah jabatan untuk posisi wakil menteri di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa, penambahan itu memang diperlukan mengingat tugas berat yang akan dihadapi Kemendagri.
Bukan saja tugas-tugas ke depan, tugas saat ini saja dikatakan Saan sudah berat. Mengingat Kemendagri sudah hampir dua tahun turun andil dalam penanganan Pandemi Covid-19.
"Apalagi nanti, Kemendagri akan menghadapi beban yang berat, pekerjaan yang besar dia akan ada Pemilu 2024 serentak nasional, ada pilkada ada pilpres," kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/1/2022).
Selain Pemilu dan Pilkada 2024, tantangan besar yang harus dihadapi Kemendagri ialah penunjukan penjabat untuk daerah-daerah yang kepala daerahnya habis masa jabatan di tahun 2022 dan 2023.
Bahkan, nantinya mendagri harus menyiapkan para penjabat karena akan banyak kepala daerah yang sudah berakhir di tahun 2022. Penjabat-penjabat itu, lanjut Saan, nantinya yang mengelola dan mengatur adalah Kemendagri.
"Tentu dengan beban pekerjaan yang sangat besar dan juga menyiapkan persiapan-persiapan jelang Pemilu maka menurut saya memang penting dan masuk akal kalau misalnya presiden membuat membentuk wamendagri," kata Saan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengatakan, seharusnya penambahan jabatan wamen dapat dikonsultasikan lebih dulu kepada DPR maupun masyarakat.
Kendati memang tidak diatur secara terang oleh undang-undang, namun mengkonsultasikan rencana perubahan struktur organisasi kementerian atau lembaga dirasa perlu.
"Konsultasi publik dan DPR akan memberi ruang partisipasi dan pelibatan publik untuk menyusun struktur organisasi masing-masing kementerian secara lebih ideal berdasarkan tugas pokok, fungsi dan beban kerja tiap kementerian," kata Luqman kepada wartawan, Kamis (6/1/2022).
Baca Juga: Jokowi Diprediksi Terus Tambah Jabatan Wamen, untuk Perkuat Kinerja atau Akomodir Politik?
Dengan demikian, lanjut Luqman, setiap keputusan presiden untuk mengubah struktur oganisasi kementerian akan mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat.
