Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menilai gugatan terkait presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), perlu ditelisik. Kepentingan ASN tersebut perlu diketahui.
"Menyangkut gugatan Presidential Threshold ke MK oleh seorang ASN menurut saya perlu ditelisik, dalam rangka kepentingan apa yang bersangkutan mengajukan gugatan tersebut. Karena secara UU seorang ASN dilarang untuk masuk keranah politik," kata Junimart saat dikonfirmasi, Rabu (5/1/2021).
Junimart mengatakan, dalam Undang-Undang seorang ASN dilarang berpolitik. Menurutnya, ASN baru boleh menggunakan hak politiknya dengan berbagai syarat.
"Hak politiknya bisa dipergunakan ketika menyangkut status ASN-nya yang terganggu dan merugikan terhadap kedudukannya sebagai seorang ASN," ungkapnya.
Politisi PDIP itu lantas mempertanyakan seorang ASN yang ajukan gugatan tersebut apakah merasa terganggu statusnya karena adanya presidential threshold itu.
Lebih lanjut, Junimart meminta KemenPAN-RB menegakkan aturan tegas soal UU ASN menanggapi adanya gugatan presidential threshold tersebut. Menurutnya, jangan sampai seorang ASN bermain politik praktis.
"KemenPAN harus tegas menegakkan aturan UU ASN ketika seorang ASN sebagai abdi negara sudah ikut secara terang-benderang terjun bermain ke dunia politik. Perlu didalami juga motif ASN tersebut mengajukan gugatan presidential threshold ini supaya tidak menjadi preseden dikemudian hari," tandasnya.
Ajukan Gugatan
Sebelumnya, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) asal Jakarta bernama Ikhwan Mansyur Situmeang mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold 20 persen.
Baca Juga: Junimart Girsang Pastikan Seluruh PJ Gubernur akan Dipilih Langsung oleh Presiden
Dilihat Suara.com dari lama resmi MK, pengajuan gugatan tersebut tercatat dengan nomor 2/PUU/PAN.MK/AP3/01/2022 tertanggal 3 tanggal Januari 2022.
