Infografis
Suara.com - Lembaga survei Kedai Kopi membeberkan hasil survei terbaru mengenai pemindahan ibu kota baru.
Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak ingin pindah ibu kota.
Dikutip dari Wartaekonomi.co.id--jaringan Suara.com, Direktur Eksektif Lembaga Survei Kedai Kopi Kunto Adi Wibowo memberikan tanggapan terkait studi banding Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) ke Kazakhstan.
Studi tersebut diikuti juga oleh Bappenas dan anggota DPR.
Baca Juga: Utamakan Pemenuhan Energi Dalam Negeri, Fraksi PKB Dukung Penghentian Ekspor Batu Bara
Studi banding tersebut dilakukan untuk mempelajari negara-negara yang pernah memindahkan ibu kota agar bisa diterapkan di Indonesia.
Ternyata hasil survei tersebut menyebutkan terdapat 61,9 persen masyarakat tidak ingin pindah ibu kota.
"Kalau dari hasil survei yang kami lakukan pada November kemarin, yang tidak setuju pemindahan ibu kota baru itu ada 61,9 persen," jelas Kunto Adi, dikutip dari Wartaekonimi.co.id--jaringan Suara.com.
Berdasarkan hasil tersebut, menurutnya para responden tidak menyetujui pemindahan ibu kota ke tempat baru.
Hal tersebut karena keuangan negara yang dinilai belum memumpuni untuk melakukan pemindahan.
Baca Juga: Bahar Jadi Tersangka, Luqman Hakim Dukung Polri Tindak Tegas Pihak Yang Mainkan Isu SARA
"Yang tidak setuju ini beralasan bawa pemindahan ibu kota ini menjadi pemborosan anggaran. Jadi, hal ini bisa merusak sentimen publik terjadap pemerintah kalau dipaksakan," ungkapnya.
Tak hanya itu, Kunto mengatakan rusaknya sentimen masyarakat menjadi salah satu penyebab.
Sebab anggaran negara dianggap tidak boleh disia-siakan untuk memindahkan ibu kota.
"Jadi, menurut saya, ini adalah bentuk ketidaksensitifan pemerintah terhadap krisis yang sudah diarasakan oleh warga terutama krisis terkait pandemi Covid-19," katanya.
Sementara itu, Direktur Political and Public Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan pemindahan ibu kota memang baik untuk Indonesia.
"Memang Jakarta sudah tak layak khususnya karena polusi, banjir, dan kepadatan penduduk. Jadi ini bisa jadi grand design untuk pemerintahan yang akan datang," tuturnya.
