Infografis
Suara.com - Sejumlah pemerintah daerah di tanah air disebut akan mengeluarkan kebijakan untuk menghapus tenaga honorer demi efisiensi anggaran.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, Hugua Anggota Komisi II DPR RI mengungkapkan permintaan kepada para kepala daerah lebih kreatif dalam memikirkan gaji layak bagi honorer, bukan justru menyingkirkan mereka dengan dalih anggaran.
Pernyataan itu disampaikan Hugua politikus PDIP itu merespons langkah sejumlah pemda yang mulai memberhentikan para tenaga honorer dengan dalih anggaran.
"Daripada membangun infrastruktur, tetapi banyak pengangguran lebih baik tidak membangun," ucap Hugua.
Baca Juga: 47 Persen Nasabah Bank Sumut Gunakan Layanan Digital
Dia bahkan mendorong agar kepala daerah se-Indonesia bisa mencontoh Gubernur Sultra Ali Mazi yang bisa menaikkan gaji honorer teknis administrasi.
Di mana diketahui bahwa kebijakan itu diambil lantaran melihat belum ada kebijakan PPPK untuk teknis administrasi.
Sebab itu, Hugua menyebut Gubernur Ali Mazi lantas memberikan subsidi kepada honorer K2 dan non-K2 sebagai salah satu cara menyelamatkan kelompok masyarakat miskin rentan.
"Kepala daerah harus kreatif seperti gubernur Sulawesi Tenggara," ucapnya.
Mantan Bupati Wakatobi dua periode itu juga meminta agar pemda jangan menggunakan alasan anggaran untuk menyingkirkan honorer.
Baca Juga: Tak Seperti Sebelumnya, Ini Alasan Konkret Tes Urine Pegawai Hanya di BNN Bontang
Sebab, dia mengetahui selama ini mayoritas honorer digaji sangat tidak layak. Kesempatan mereka menjadi PNS sudah ditutup oleh skema PPPK.
"Apa para kepala daerah tidak punya hati nurani melihat kondisi tersebut? Jadi, jangan pemda main PHK saja," tegas Hugua.
