Infografis
Suara.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, ada dua provinsi yang mengalami kenaikan kasus mingguan selama empat pekan berturut-turut. Dua provinsi tersebut, yakni DKI Jakarta dan Kepulauan Riau (Kepri).
Wiku mengatakan, dua provinsi tersebut menyumbang kenaikan kasus Covid-19 mingguan secara nasional dari 1.215 menjadi 1.409 kasus.
"Ini dikontribusikan oleh dua provinsi yang telah mengalami kenaikan kasus mingguan selama empat minggu berturut-turut," kata Wiku dalam konferensi pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia yang disiarkan YouTube BNPB, Selasa (4/1/2022).
Untuk DKI Jakarta, kasusnya terus meningkat dari 212 menjadi 254. Lalu kembali naik menjadi 348 hingga terakhir tercatat ada 526 kasus.
Baca Juga: Jubir Pemerintah Sebut Tak Ada Lonjakan Kasus Covid Pasca Libur Natal dan Tahun Baru 2022
Sementara di Kepri, Wiku menyebut ada kenaikan yang cukup tajam. Pada awalnya, hanya ada 2 kasus, kemudian meningkat menjadi 93 kasus. Dari 93 kasus, kembali naik menjadi 140 dan terakhir 168 kasus.
"Kenaikan kasus empat minggu berturut-turut disaat kasus di provinsi lainnya terus mengalami penurunan serta kasus positif nasional yang rendah," ujarnya.
Wiku menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi alarm bagi pemerintahan masing-masing untuk segera ditindaklanjuti.
Menurutnya, kunci untuk mencegah lonjakan kasus yang sesuai dengan rilis organisasi kesehatan dunia atau WHO di masa lonjakan kedua di tengah keberadaan Covid-19 varian Delta ialah waktu yang tepat atau timing.
Ia menyebut kalau lonjakan kasus hanya bisa dicegah dengan respon pengendalian kasus sedini mungkin. Oleh karenanya Wiku meminta kepala daerah DKI Jakarta dan Kepulauan Riau untuk menindaklanjutinya sesegera mungkin.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Varian Omicron di Seluruh Dunia Naik, Indonesia Tidak Boleh Lengah
"Kepada gubernur DKI Jakarta dan Kepulauan Riau untuk menindaklanjuti hal ini dengan segera dalam dua minggu ke depan," ujarnya.
"Mohon pastikan satgas posko di fasilitas umum dan tingkat desa/kelurahan telah dibentuk dan berfungsi seluruhnya agar pengawasan protokol kesehatan dapat dilakukan dengan maksimal."
