Infografis
"Jadi jangan diseret TNI-Polri untuk mengisi jabatan ini, jabatan ini jabatan politis. Tujuan reformasi adalah bagaimana meng-cut selama orde baru itu salah satu tuntutan reformasi memisahkan TNI dan Polri dan bagaimana jabatan politis tidak lagi diisi TNI-Polri tetapi oleh sipil, jadi civil society," tutur Guspardi kepada wartawan, Selasa (4/1/2022).
Guspardi mengatakan Kemendagri bisa menunjuk Pj dari pejabat eselon I mereka. Kendati begitu, Guspardi mengingatkan agar tidak semua pejabat Kemendagri dijadikan Pj.
"Eselon I kalau semua diambil dari Kemendagri kosong juga, repot juga Kemendagri dalam menjalankan tugas rutin karena semua akan dijabat oleh Dirjen yang ada, eselon I yang ada di kementerian," kata Guspardi.
Karena itu, Guspardi menyarankan agar penunjukan Pj bisa diambil dari kementerian lain, asal bukan dari TNI-Polri.
"Bagaimana caranya, caranya untuk pengisian itu harus sesuai ketentuan peraturan dan berlaku. Ketentuan itu harus dari ASN dari Dirjen. Dirjen itu tidak harus dari Kemendagri bisa juga dari kementerian lain," ujar Guspardi.
