Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengatakan penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah harus dijauhkan dari upaya pihak tertentu membangun kaki tangan politik partisan untuk kepentingan Pemilu atau Pilpres 2024.
Luqman berujar penunjukkan Pj juga harus memenuhi aspek normatif yang dipersyaratkan undang-undang.
"Ratusan Pj kepala daerah tidak boleh dirancang untuk menjadi batalion politik yang akan bekerja untuk kepentingan partai atau capres cawapres tertentu tahun 2024," kata Luqman kepada wartawan, Selasa (4/1/2022).
Hal senada juga diminta anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera. Mardani meminta Kementerian Dalam Negeri memastikan proses rekrutkem Pj kepala daerah didasarkan pada kapasitas dan profesionalitas.
Baca Juga: Gojek Bersiap Menjadi Penyedia Transportasi Emisi Nol Karbon Mulai 2030
"Tidak boleh like and dislike. Prosesnya mesti transparan dan akuntabel," ujar Mardani.
Terakhir yang tidak kalah penting, lanjut Mardani ialah terkait netralitas. Ia meminta penunjukkan Pj kepala daerah harus netral.
"Karena bahaya sekali jika terpilih mereka yang tidka netral. Pastikan semua Pjs netral dan tidak memihak. Tidak boleh jadi kaki tangan kekuasaan," kata Mardani.
