Infografis
Suara.com - Pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat diketahui telah menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka terkait kasus yang sedang menjeratnya.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Arief Rachman, menjelasakan alasan penyidik langsung menahan Habib Bahar bin Smith (BS) usai diperiksa terkait kasus ceramah kontroversialnya.
Arief berkata, ada dua hal yang membuat Bahar Smith langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka.
"Penahanan tentunya penyidik memiliki alasan subjektif dan objektif. Alasan subjektif dikhawatirkan mengulangi tindakan pidana, dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti," kata Arief saat jumpa pers di Polda Jabar Senin malam.
Ditambahkan olehnya, untuk alasan objektif, pasal yang ditimpahkan ke Bahar mengandung hukuman di atas 5 tahun penjara.
![Bahar bin smith tiba di markas Polda Jabar untuk memenuhi panggilan penyidik. [Suara.com/Cesar Yudistira]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/01/03/18848-bahar-bin-smith-tiba-di-mapolda-jabar-senin-312022.jpg)
Adapun Bahar dijerat Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jo Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jo Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45A UU ITE Jo Pasal 55 KUHP.
"Alasan objektif pasal-pasalnya itu hukuman di atas 5 tahun penjara," kata Arief.
Seperti yang ramai diberitakan, Tim penyidik gabungan Ditreskrimum dan Ditreskrimsus Polda Jawa Barat telah menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong, Senin, 3 Januari 2022 malam. Setelahnya, Bahar resmi ditahan di Mapolda Jawa Barat.
Setelah dilakukan pemeriksaan sejak pukul 12.50 WIB, akhirnya tim penyidik gabungan menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka dan dilakukan penahanan.
Dalam rilis yang digelar Polda Jawa Barat, Senin, 3 Januari 2022, pukul 23.00 WIB, dinyatakan tim penyidik telah mendapatkan dua alat bukti yang sah serta didukung barang bukti lain yang dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, sesuai dengan pasal 184 KUHP.
