Infografis
Suara.com - Peneliti Formappi Lucius Karus menyebut kepergian anggota Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara bersama rombongan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ke Kazakhstan terkesan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
Kesan itu didapatkan Lucius setelah mengetahui Duta Besar RI untuk Kazakhstan Fadjroel Rachman menghapus lagi informasi agenda kedatangan Pansus RUU IKN ke Kazakhstan dari media sosial.
"Saya kira bukan sebuah kebetulan postingan itu dihapus. Kan kurang kerjaan banget Dubes Fadjroel menghapus informasi penting yang sudah ia unggah. Kecuali kalau atas permintaan atau bahkan perintah pansus atau Bappenas," kata Lucius, Senin (3/1/2022).
Lucius menyebut kepergian ke luar negeri yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi bukan hal yang baik bagi proses pembahasan RUU.
Menurut dia seharusnya publik mendapatkan akses untuk mengetahui setiap perkembangan pembahasan sehingga bisa ikut berpartisipasi secara optimal.
"Bagaimana mau berpartisipasi jika kegiatan seperti kunker ini justru dilakukan diam-diam. Minimal pansus menjelaskan kepada publik tujuan kunker, kenapa memilih Kazakhstan sebagai tujuan kunker, apa relevansinya, dan isu apa yang akan dipelajari disana?" kata Lucius.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi ada lima anggota Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara yang ikut dalam rombongan Bappenas.
"Dari 56 anggota pansus yang disahkan paripurna, yang terdiri dari 30 anggota tetap dan 26 anggota pengganti, itu hanya lima yang berangkat. Jadi memang bersama Bappenas hanya lima yang berangkat," kata Dasco di Senayan, Senin (3/1/2022).
Dasco mengatakan dalam keputusan badan musyawarah DPR memang semua kunjungan ke luar negeri dibatalkan.
Baca Juga: Ikut Rombongan Bappenas ke Kazakhstan, Anggota DPR Studi Banding Pemindahan Ibu Kota
Namun ada pengecualian. Pertama, mewakili parlemen. Kedua, pejabat yang melakukan tugas penting.
