Lawan Presidential Threshold, Partai Ummat Gaungkan Gerakan Salam 0 Persen
Kantor DPP Partai Ummat siap untuk dipakai untuk mewadahi gerakan Salam 0 persen tersebut.
Suara.com - Partai Ummat mencoba membuat gerakan atau kaukus Salam 0 persen untuk menolak ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold dengan angka 20 persen jelang Pilpres 2024.
"Untuk Indonesia yang lebih baik, Partai Ummat insya Allah siap ikut terlibat dan menjadi bagian dari gerakan perubahan ini" kata Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi di Kantor DPP Partai Ummat, Jakarta Selatan, Senin (3/1/2021).
Ridho menjelaskan, kantor DPP Partai Ummat siap untuk dipakai untuk mewadahi gerakan Salam 0 persen tersebut.
"Partai Ummat menyediakan diri sebagai katalisator perubahan, dan kita menyediakan kantor Partai Ummat sebagai markas perubahan," ungkapnya.
Baca Juga: Amien Rais Sebut Allah Murka jika Gibran Jabat Wapres, Pemerintahan Prabowo Bakal Kolaps
Selain menginisiasi gerakan Salam 0 persen, Partai Ummat juga berencana mengajukan Judicial Review atau uji materi soal Presidential Threshold ke MK dalam beberapa waktu dekat.
Ada tiga alasan. Pertama, kata dia, dalam jangka waktu lima tahun segala sesuatu bisa berubah. Hasil pemilu 2019 sangat bisa dipertanyakan keabsahannya bila mau dipakai sebagai dasar pencapresan pada pemilu 2024.
Kedua menurutnya, akal sehat tidak bisa membenarkan aturan 20 persen ini karena bertentangan dengan pemilu serentak. Partai Ummat igin mengajak semua berpikir yang lurus.
"Ketiga bangsa besar Indonesia sangat memerlukan calon-calon pemimpin yang potensial untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada kader terbaik bangsa dan itu hanya bisa terjadi bila syarat ambang batas 20 persen dihapuskan menjadi nol persen," tuturnya.
Untuk itu, Ridho mengajak semua anak bangsa untuk ikut meruntuhkan kuasa oligarki yang menggunakan tameng 20 persen untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara tidak fair.
Baca Juga: Amien Rais Sebut IKN Akan Jadi Tumpukan Besi Tua Dan Berterima Kasih Pada Megawati
"Ini jelas anti demokrasi yang harus kita ubah," tandasnya.
