PTM 100 Persen Mulai 2022, Orang Tua Tak Punya Opsi Pilih Sekolah Online

Senin, 03 Januari 2022 | 11:54 WIB
PTM 100 Persen Mulai 2022, Orang Tua Tak Punya Opsi Pilih Sekolah Online
Sejumlah siswa mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM). [Suara.com/Hilal Rauda Fiqry]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud Ristek, Jumeri mengungkapkan mulai Januari 2022 atau semester genap tahun ajaran 2021/2022 semua siswa wajib masuk sekolah 100 persen.

Jumeri menyebut kebijakan ini berbeda dengan tahun lalu, tidak ada lagi opsi bagi orang tua melarang anaknya masuk sekolah untuk pembelajaran tatap muka dengan alasan pandemi Covid-19.

"Bagi para orang tua atau wali peserta didik tidak dapat memilih PTM Terbatas atau PJJ bagi anaknya setelah Januari ini. Sebelumnya boleh memilih, setelah semester gasal tahun 2021/2022 berakhir, ketentuan diubah," kata Jumeri dalam diskusi Ditjen PAUD Dikdasmen, Senin (3/1/2021).

Jumeri menyebut, aturan PTM di sekolah sudah diatur pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang terbit pada 21 Desember 2021.

Baca Juga: Alasan Kemendikbudristek Berani Buka Sekolah Kapasitas 100 Persen

Dalam SKB tersebut diatur bahwa PTM 100 Persen dapat dilakukan pada sekolah di daerah yang ditetapkan sebagai daerah khusus atau berada di level PPKM 1 dan 2 serta capaian vaksinasi dosis lengkap pada tenaga kependidikan di atas 80 persen dan masyarakat lanjut usia di atas 50 persen.

Bagi daerah yang capaian vaksinasi dosis lengkap pada pendidik dan tenaga kependidikan 50-80 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga lansia 40-50 persen, PTM dilaksanakan secara bergantian dengan jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas.

Sementara di daerah PPKM level 3, sekolah bisa PTM setiap hari namun secara bergantian dengan kapasitas 50 persen dan lama belajar 4 jam per hari.

"Satuan pendidikan yang terbukti melanggar protokol kesehatan akan diberikan sanksi, sanksi administratif dan dibina oleh Satgas Covid atau tim pembina UKS setempat," tegasnya.

Keputusan ini diambil pemerintah karena melihat perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia masih konsisten membaik hingga akhir 2021.

Baca Juga: PTM Kapasitas 100 Persen di Jakarta, Guru Berharap Semua Siswa Terima Vaksin Lengkap

Pembelajaran jarak jauh atau sekolah online di Indonesia terbukti tidak terlalu efektif, banyak anak ketinggalan pelajaran hingga menimbulkan dampak negatif seperti kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, dan pernikahan anak.

Kondisi ini tak hanya terjadi pada pelajar di sekolah, sejumlah perguruan tinggi juga melaporkan banyak mahasiswa yang berhenti kuliah karena kondisi pandemi.

Selain itu, hasil studi menunjukkan kesenjangan pembelajaran antara anak-anak dari kelompok dari keluarga kaya dengan keluarga miskin meningkat 10 persen.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI