Infografis
Suara.com - Partai Demokrat mengeluarkan catatan untuk pemerintah dalam menghadapi 2022 ke depan. Pemerintah diminta terus fokus untuk membantu rakyat di tengah pandemi covid-19 dan minta untuk tak berbisnis.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra, mengatakan pemerintah diminta tak lengah dan anggap remeh pandemi. Ia mewanti-wanti agar penanganan covid varian Omicron seharusnya tidak seperti penanganan Delta yang sangat telat dan lambat diantisipasi.
Kemudian yang kedua, Herzaky berharap di 2022 pemerintah fokus pada upaya di bidang kesehatan.
"Jika rakyat sehat, lebih mudah untuk memulihkan ekonomi. Jangan kemudian membuat kebijakan serba tanggung. Bingung fokus ke kesehatan atau ekonomi, ujung-ujungnya dua-duanya berantakan dan mengalami perlambatan," kata Herzaky kepada wartawan, Jumat (31/12/2021).
Baca Juga: Puan: Sambut Tahun 2022 dengan Optimistis RI Bisa Keluar dari Pandemi
Herzaky juga berharap agar kritikan terkait kebijakan yang diambil bisa dapat terbuka didengarkan. Tak hanya pemerintah semua elemen di luar pemerintah juga diharapkan hal yang sama mau terbuka mendengar kritik.
"Seharusnya dampak Pandemi ini bisa kita lebih minimalisir, jika Pemerintah sejak awal terbuka dengan masukan dari akademisi, kalangan masyarakat sipil, dan partai politik yang berada di luar pemerintahan. Jangan kemudian ketika situasi memburuk dan mendapatkan kritikan tajam dari berbagai pihak, baru Pemerintah mau mendengarkan," tuturnya.
Lebih lanjut, Herzaky berharap agar ke depan pandemi ini tidak dijadikan ladang bisnis oleh pemerintah atau oknum pejabatnya. Menurutnya, jangan sampai bisnis mengganggu penanganan covid.
"Tolong jangan pernah jadikan pandemi ini ajang bisnis. Dari dugaan bisnis rapid test, antigen, PCR, sampai kemudian sekarang karantina di hotel berbintang. Nyawa rakyat ini, jangan sampai godaan rupiah atau dolar membuat pemerintah hilang fokus," tuturnya.
"Para pejabat terkait sebaiknya menjauh dari pengadaan peralatan maupun hal-hal lainnya yang dibutuhkan seputar pandemi. Akan timbul ketidakpercayaan publik yang tinggi atas setiap kebijakan yang diambil, karena ada satu dua pejabat publik yang tersangkut kasus bisnis di seputar pandemi," sambungnya.
Baca Juga: Demokrasi Indonesia Turun, NasDem: Bukan karena Pandemi, Tapi Aturan yang Membatasi
