Infografis
Suara.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengajak masyarakat untuk semangat menyambut tahun 2022 meski Indonesia masih dalam kondisi Pandemi Covid-19. Dengan gotong royong, ia yakin segala persoalan yang dihadapi negara dapat terselesaikan dengan baik.
“Tidak terasa satu tahun telah berlalu, yang artinya sudah hampir 2 tahun Indonesia menghadapi krisis Covid-19. Meski begitu, saya berharap masyarakat tetap optimistis bahwa kita bisa cepat keluar dari kondisi pandemi ini,” kata Puan, pada Jumat, (31/12/2021).
Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini, berbagai persoalan telah dihadapi Indonesia sepanjang tahun 2021. Puan juga mengajak masyarakat dan para pemangku kebijakan berintrospeksi bersama mengenai lonjakan kasus hebat Covid-19 yang terjadi pada pertengahan tahun 2021 akibat varian Delta.
“Saat itu kondisi cukup memprihatinkan di mana rumah sakit penuh, sulitnya masyarakat mengakses pelayanan kesehatan, termasuk krisis oksigen dan obat-obatan. Banyak tenaga kesehatan tumbang, dan korban meninggal pun tidak sedikit,” tuturnya.
Baca Juga: Demokrasi Indonesia Turun, NasDem: Bukan karena Pandemi, Tapi Aturan yang Membatasi
“Tapi kita bersyukur, Indonesia bisa melewati badai tersebut dan saat ini kondisi Pandemi Covid-19 sudah jauh lebih baik. Belajar dari situ, kita harus terus waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak lagi terjadi lonjakan kasus,” sambung Puan.
Hal tersebut penting apalagi varian baru Corona, Omicron saat ini sudah masuk Indonesia. Meski begitu, Puan meminta masyarakat tidak perlu panik namun tetap harus hati-hati dan bijaksana dalam menjalani keseharian untuk menghindari penyebaran Covid-19.
“Pastikan diri dan keluarga terlindungi dari Covid-19. Salah satunya dengan mendukung program vaksinasi Pemerintah. Khususnya vaksinasi anak yang kini sudah mulai berjalan,” sebutnya.
Lebih lanjut Puan mengatakan, percepatan pemulihan ekonomi dan sosial sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengantisipasi penyebaran pandemi. Selain itu juga dalam memperkuat imunitas, dan adaptasi tata sosial ekonomi masyarakat yang baru yakni hidup dalam situasi ketidakpastian Pandemi Covid-19.
“Oleh karena itu, melalui fungsi konstitusional DPR RI ikut mengambil peran dan tanggung jawab dalam penanganan pandemi, bergotong-royong bersama rakyat dalam membangun tata sosial dan ekonomi yang baru dalam situasi Pandemi Covid 19, sehingga dapat mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi nasional,” papar Puan.
Dalam fungsi pengawasan atas pelaksanaan APBN 2021 terkait kebijakan fiskal, DPR RI disebut fokus terhadap penanggulangan Pandemi Covid-19, program pemulihan sosial dan ekonomi nasional, serta penyelesaian Program Strategis Nasional. Puan mengatakan, anggaran program penanggulanan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diarahkan untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial dan dukungan bagi dunia usaha.
Baca Juga: Meski Pandemi Covid-19, 1,4 Juta WNI dan WNA Datang-Pergi Lewat Bandara Soekarno-Hatta
“Setiap Komisi dan AKD DPR RI, melalui fungsi anggaran, melakukan upaya agar Pemerintah dalam menjalankan program pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, hadir dalam menanggulangi urusan rakyat di bidang sosial, ekonomi, budaya dan religius,” ucap mantan Menko PMK itu.
Sepanjang tahun 2021, bencana alam banyak terjadi dan menyebabkan sejumlah korban jiwa. Termasuk yang terjadi jelang akhir tahun yaitu erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur.
“Saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru dan korban-korban bencana alam lainnya. Kami berharap mitigasi bencana ke depan bisa lebih baik untuk meminimalisir jatuhnya korban,” ungkap Puan.
“Kita juga tidak melupakan peristiwa memilukan jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di Perairan Kepulauan Seribu pada Januari 2021 dan juga tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 yang menyebabkan meninggalnya putra-putra terbaik bangsa. Mari kita doakan semoga arwah saudara-saudari kita tenang di sisi Tuhan,” tambahnya.
Di sisi lain, Puan mengatakan Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah dalam menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif khususnya di bidang keamanan. Hal ini mengingat masih cukup banyaknya kasus-kasus terorisme yang terjadi di Indonesia, termasuk bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada bulan Maret 2021.
“Ditambah rangkaian kekerasan di Papua yang tak sedikit menyebabkan jatuhnya korban jiwa, baik dari kalangan sipil maupun personel keamanan. Menjadi tugas negara untuk memastikan keselamatan seluruh warganya,” tegas Puan.
Meski begitu, cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut memberikan apresiasi untuk jajaran keamanan dan pertahanan negara yang terus berupaya memberikan perlindungan bagi rakyat. Baik itu jajaran TNI, Polri, dan BIN.
“Kami berharap aparat keamanan agar dapat menjaga situasi tetap aman dan kondusif, apalagi di tahun 2022 Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Akan banyak pimpinan negara sahabat yang datang, maka aparat keamanan harus memastikan stabilitas keamanan nasional,” paparnya.
Persoalan yang masih harus mendapat perhatian lebih negara, disebut Puan, adalah soal peredaran narkoba yang mengancam masa depan penerus bangsa. Selain itu kasus-kasus kekerasan seksual yang semakin banyak terjadi.
“Maka DPR RI berkomitmen untuk cepat menyelesaikan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bersama pemerintah sehingga korban-korban kekerasan seksual mendapat jaminan hukum yang jelas, dan juga perlindungan dari aspek sosial,” kata Puan.
RUU TPKS sendiri sudah selesai dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Selanjutnya RUU TPKS akan dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui sebagai inisiatif DPR yang setelahnya akan dibahas oleh DPR dan Pemerintah setelah adanya Surat Presiden (Supres).
“Dari aspek legislasi, DPR RI telah menyelesaikan 6 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU) pda Masa Persidangan II ini. DPR RI dalam upaya menyempurnakan pelaksanaan fungsi legislasi, akan memperkuat tata kelola pembentukan Undang Undang, yaitu taat pada landasan hukum, tertib prosedur, terbuka, dan mendengarkan aspirasi rakyat,” urainya.
Kemudian dalam fungsi pengawasan di tahun 2021, DPR RI telah memberikan perhatian pada upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, dan peningkatan kualitas layanan publik. Selain itu juga mengenai penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan kinerja aparatur pemerintah.
“Dalam menjalankan peran diplomasi parlemen, Delegasi DPR RI pada masa sidang ini telah menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam berbagai pertemuan kerja sama antarparlemen, demi memperjuangkan kepentingan nasional dan menyuarakan pandangan Indonesia atas berbagai persoalan internasional,” terang Puan.
“Diplomasi yang dilakukan oleh DPR RI, diarahkan untuk memperkuat upaya global dalam melakukan pemulihan sosial dan ekonomi akibat Pandemi Covid-19, akses vaksin bagi seluruh rakyat, serta mitigasi global dalam mengantisipasi krisis sosial dan ekonomi ke depan,” imbuhnya.
Puan pun memastikan DPR RI akan terus bekerja semaksimal mungkin demi kepentingan rakyat. Ia mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi kerja-kerja Pemerintah, lembaga eksekutif termasuk DPR, dan juga lembaga yudikatif.
“Selamat Tahun Baru 2022. Mari kita songsong tahun baru dengan semangat tinggi Indonesia bisa melewati segala badai yang ada. Semoga di tahun yang baru, kita semakin lebih baik, rakyat semakin sejahtera, sehingga Indonesia akan menjadi lebih hebat. Mari kita maju bersama,” tutup Puan.
