Kasus Korupsi Dua Korporasi PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati, KPK Sita Rp80 Miliar

Jum'at, 31 Desember 2021 | 14:05 WIB
Kasus Korupsi Dua Korporasi PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati, KPK Sita Rp80 Miliar
Gedung KPK merah putih di Jakarta. (Antara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah menyita uang dan sejumlah aset lebih dari Rp80 miliar. Penyitaan ini dilakukan dari perkara korupsi dengan tersangka korporasi PT. Nindya Karya dan PT. Tuah Sejati.

Kedua korporasi ini ditetapkan tersangka sejak 2018 lalu, diduga melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN tahun anggaran 2006 sampai 2011.

"Telah menyita uang dan beberapa aset dengan nilai sekitar Rp80 miliar lebih dari dua tersangka korporasi dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (31/12/2021).

Dalam proses penyidikan, kata Ali, lembaga antirasuah telah memeriksa sekitar 140 saksi.

Ali mengatakan uang sitaan ini nantinya akan dimaksimalkan untuk asset recovery hasil tindak pidana korupsi.

"Penyitaan uang tersebut dilakukan karena diduga terkait dengan perkara dan tentu nantinya dalam rangka memaksimalkan asset recovery hasil tindak pidana korupsi," imbuhnya.

Dalam perkara dua korporasi tersebut, KPK menduga kerugian keuangan negara sekitar Rp313.3 Miliar.

Dua korporasi tersebut dijerat KPK berdasarkan hasil pengembangan. Dimana sebelumnya, KPK telah menetapkan PT. Duta Graha Indah sebagai tersangka.

PT Nindya Karya dan PT Tuah melalui Heru Sulaksono selaku Kepala PT Nindya Cabang Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pekerjaan pelaksanaan proyek senilai Rp793 miliar.

Baca Juga: Aliza Gunado Dianggap 'Menutupi-nutupi' dalam Persidangan Azis Syamsuddin, Begini Kata KPK

Pada tahun 2004 nilai proyek Rp7 miliar tidak dikerjakan pada kurun 2004-2005 karena bencana Tsunami Aceh. Namun, uang muka telah diterima sebesar Rp1,4 miliar yang telah dipotong pajak.
Kemudian pada tahun 2006 nilai proyek Rp8 miliar, lalu tahun 2007 nilai proyek Rp24 miliar.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI