Infografis
Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan akan mengkampanyekan seruan jangan pilih partai politik yang mendukung UU Omnibus Law Cipta Kerja pada 2024 mendatang. Hal itu menjadi pandangan KSPI untuk 2022 usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU tersebut inkonstitusional.
Presiden KSPI, Said Iqbal, awalnya menyatakan bahwa pihaknya berbeda pandangan dengan pemerintah terkait putusan MK. Menurutnya, selama dinyatakan inkonstitusional oleh MK maka seharusnya UU Cipta Kerja ditangguhkan terlebih dahulu.
Ia mengatakan, hal itu sudah jelas harus dilakukan sampai Pemerintah bersama dengan DPR melakukan revisi UU tersebut, setidaknya sampai maksimal 2 tahun. Selama pembahasan revisi ini menurutnya 2022 mendatang akan diramaikan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
"Dengan demikian outlook 2022 akan diramaikan kembali polarirasi aksi-aksi buruh, kalangan masyarakat sipil, kalangan petani, nelayan, miskin kota, buruh migran, PRT akan sangat menguat untuk menolak UU Cipta Kerja yang akan kembali dibahas oleh pemerintah dan DPR di tahun 2022," kata Said dalam paparannya secara daring, Jumat (31/12/2021).
Said menegaskan, pihaknya bersama para elemen buruh yang lain mengancam akan mengkampanyekan untuk tidak memilih partai politik pendukung UU Omnibus Law Cipta Kerja. Terutama yang tetap memasukan kluster ketenagakerjaan.
"KSPI bersama serikat-serikat buruh yang lain akan mengkampanyekan, saya ulangi di outlook 2022 KSPI dan serikat buruh lain dan buruh Indonesia akan mengkampanyekan jangan pilih partai politok yang mendukung omnibus law cipta kerja. Terutama yang terkait dengan klasster ketenagakerjaan," tuturnya.
Ia menambahkan, DPR dan pemerintah harus sama-sama sepakat untuk mengeluarkan kluster ketenagakerjaan dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja selama perbaikan sebagaimana putusan MK.
"Kalau tidak (dikeluarkan kluster ketenagakerjaan), kita akan kampanyekan jangan pilih partai politik yang mendukung Omnibus Law Cipta Kerja tersebut karena sudah dinyatakan inkonstitusional walauapun diperuntahkan kembali untuk dibahas selama 2 tahun," ungkapnya.
Lebih lanjut, Said mengatakan, ke depan di 2022 aksi-aksi buruh akan semakin masif terjadi selama pembahasan revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja dilakukan. Aksi tersebut diklaimnya akan semakin keras dan meluas.
Baca Juga: Menaker Minta Pengawas Ketenagakerjaan Kawal Pelaksanaan Upah Minimun di Daerah
"Aksi-aksi buruh akan makin menguat akan meluas makin keras makin melebar secara konstitusional terukur, terarah oleh karena itu keluarkan kluster ketenagakerjaan dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang anda bahas," tandasnya.
