Infografis
Suara.com - Isu penghapusan BBM jenis pertalite menuai tanggapan dari para politisi. Dalam hal ini Pertamina sebagai penentu kebijakan juga disorot dan dituntut kepekaannya terhadap kondisi perekonomian masyarakat selepas pandemi.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, Eddy Soeparno Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) ungkap permintaan kepada PT Pertamina (Persero) mempertimbangkan tiga hal sebelum menghapus peredaran bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari pasaran.
Pertama, Eddy mengatakan, pemerintah harus mempertimbangkan dampak penghapusan Pertalite terhadap situasi ekonomi masyarakat yang diterpa pandemi Covid-19.
"Kami berharap bahwa Pertamina secara bijak melihat kondisi perekonomian hari ini di mana masyarakat masih belum pulih dari pandemi Covid-19," kata Eddy di Kantor DPP PAN, Jakarta.
Eddy menuturkan, dampak hilangnya Pertalite dari peredaran mesti diperhatikan karena hal itu dapat membebani masyarakat dengan biaya yang lebih tinggi.
Kedua, Eddy mengingatkan, masih banyak daerah yang hingga kini kesulitan mengakses BBM jenis Pertalite atau Premium, khususnya daerah yang masuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
"Jangankan Premium, minyak tanah juga masih digunakan, sehingga hal itu harus diperhatikan," kata wakil ketua Komisi VII DPR tersebut, dilansir dari Terkini.id, Kamis, (30/12/2021).
Ketiga, ia juga mempertanyakan kecukupan suplai BBM jenis Pertamax jika Pertalite ditarik peredarannya.
Eddy tidak menampik bahwa perlu ada pergeseran konsumsi BBM dari yang beroktan rendah ke oktan tinggi karena penggunaan BBM dengan kadar oktan 88 atau setara dengan premium sudah jarang digunakan di banyak negara.
Baca Juga: Berkaca pada 2021, Komisi XI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan Pulih
Ia pun menilai, selama dua tahun terakhir pengurangan perederan Premium dari pasaran telah membuahkan hasil yang signifikan tanpa menimbulkan gejolak.
