Infografis
Suara.com - Waketum PKB Jazilul Fawaid turut mengomentari penetapan jadwal Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yang belum juga diputuskan hingga saat ini. Penetapan itu terkesan terus diulur, namun menurut Jazilul keputusan kapan waktu pencoblosan memang menjadi urusan pelik.
"Karena pelik. Pelik itu begini, ini bukan hanya menyangkut jadwal, itu menyangkut keserantakan juga," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/12/2021).
Keserentakan itu yang menjadi rumit untuk kemudian diputuskan. Belum lagi, pandemi yang melanda dunia termasuk Indonesia saat ini.
Hal itu tentu kata Jazilul, yang membuat peelaksanaan Pilpres 2024 mendatang berbeda dengan penyelenggaraan Pilpres sebelumnya.
Baca Juga: Sejumlah Kepala Daerah Masuk dalam Bursa Capres 2024, Ini Nama-namanya
"Jadi memang agak rumit, agak rumit untuk memutuskan tanggal, habis itu tahapan, habis itu keserentakan. Mungkin saja bisa berbeda dari Pilpres yang kemarin," ujar Jazilul.
Sebelumnya, jadwal pencoblosan Pemilu 2024 disebut sudah disepakati pada Februari.
Sementara untuk Pilkada serentak dimajukan dari November menjadi September 2024. Menanggpi itu Komisi II DPR mengaku belum ada informasi.
Sebelumnya informasi berkenaan jadwal Pemilu dan Pilkada itu disampaikan Waketum PKB Jazilul Fawaid. Namun Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan.
"Bahwa kemudian ada isu-isu tanggal berapa ada kesepakatan pemerintah segala macam itu ya kita patokannya apa? Sekarang dibilang pemerintah sepakat, sepakat dengan siapa? Siapa yang mewakili pemerintah, siapa yang mewakili KPU dan siapa yang mewakili DPR," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/12/2021).
Baca Juga: Manuver Menuju 2024 dan Revisi UU Cipta Kerja Jadi Tantangan Politik Domestik Tahun Depan
Doli mengatakan bahwa Komisi II berpegangan pada hasil kesepakatan secara formal, bukan hanya dari informasi apalagi isu.
"Kalau kami patokannya formal, dasarnya formal. Oleh karena itu kami sudah membuat rencana di Komisi II nanti di awal masa sidang berikutnya setelah reses kami akan undang lagi itu raker mendagri, KPU segala macam. Silakan kalau ada perubahan sampaikan di situ, kita bahas lagi," ujar Doli.
