Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut dugaan kasus suap pemberian hadiah dan janji terkait pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN Daerah) Tahun 2021. Pengusutan kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dana hibah dari BNPB di Kabupaten Kolaka Timur.
"Pengembangan perkara ini, diduga ada tindak pidana korupsi lain yaitu adanya pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN Daerah) Tahun 2021," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (29/12/2021). Namun, Ali belum dapat menyampaikan siapa saja pihak-pihak yang akan ditetapkan tersangka oleh lembaga antirasuah.
"Mengenai uraian lengkap perkara, siapa saja pihak-pihak siapa yang nantinya akan diumumkan sebagai tersangka," ujar Ali.
Ali menambahkan, jika setelah mendapatkan seluruh bukti yang cukup, KPK akan melakukan upaya paksa penahanan terhadap pihak yang terlibat melakukan korupsi dalam kasus tersebut.
"Pada saat upaya paksa penangkapan dan penahanan, KPK akan mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," kata dia.
Lebih lanjut, kata Ali, penyidik antirasuah kini tengah memanggil sejumlah saksi-saksi untuk memperkuat bukti awal adanya dugaan korupsi di PEN Daerah Tahun 2021.
"Tim penyidik mengagendakan pemanggilan pihak-pihak sebagai saksi yang diduga mengetahui perkara ini."
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Kolaka Timur nonaktif Andi Merya Nur sebagai tersanhka dalam kasus korupsi . Perkara ini bermula pada September 2021, ketika Andi Merya dan Anzarullah mendatangi kantor BNPB di Jakarta untuk menyampaikan paparan terkait pengajuan dana hibah logistik dan peralatan.
Pemkab Kolaka Timur memperoleh dana hibah dari BNPB, yakni hibah relokasi dan rekonstruksi senilai Rp 26,9 Miliar serta hibah dana siap pakai senilai Rp 12,1 miliar.
Baca Juga: Kompak jadi Koruptor, Bupati Puput dan Suaminya Segera Diadili
Sebagai langkah tindak lanjut, tersangka Anzarullah kemudian meminta kepada Andi Merya agar beberapa proyek pekerjaan fisik yang bersumber dari dana BNPB nantinya dikerjakan orang-orang kepercayaan yang ditunjuknya sendiri.
