Infografis
Suara.com - Di antara sejumlah politikus, nama Rizal Ramli juga dimunculkan sebagai bakal calon presiden yang dijagokan Komite Peduli Indonesia.
Komite Peduli Indonesia diprakarsai eksponen Aktivis Pergerakan 77-78 bersama komponen masyarakat dari berbagai kota.
Komite menilai RR layak memimpin Indonesia berdasarkan target perubahan dan kemajuan Indonesia melalui berbagai sepak terjangnya ketika masih menjadi birokrat.
"Setelah melakukan kajian tentang track record, integritas dan kemampuan secara internasional, seorang tokoh nasional Rizal Ramli mempunyai kualifikasi yang sangat menonjol," kata Ketua Komite Peduli Indonesia Tito Roesbandi dalam pernyataan tertulis, Selasa (28/12/2021).
Baca Juga: Sindir Pernyataan Mahfud MD soal Presidential Threshold, RR: Main Pingpong Asal Ngeles
Terdapat 10 poin dukungan kepada RR dalam lampiran deklarasi yang ditandatangani pada 27 Desember 2021.
Pertama, Rizal Ramli dinilai mampu dan hal itu dibuktikan ketika mendapat jabatan strategis di pemerintahan di era Gus Dur. Termasuk pada era Jokowi. Sampai hari ini RR dinilai mampu menjaga integritas dirinya secara baik dan amanah.
Kedua, pandangan Rizal Ramli dinilai berpihak kepada rakyat, memperjuangan pendidikan bagi 8 juta anak yang tidak bersekolah melalui Gerakan Anti Kebodohan sehingga menjadi cikal bakal wajib belajar.
"Kemudian pada poin ketiga, secara ikhlas mengorbankan jabatan dari zona nyaman ketika berkuasa, diberhentikan dari jabatan menkomaritim," kata Tito.
Pemberhentian itu, menurut Tito, karena sebagai pejabat, RR secara keras mengkritik kondisi keuangan dan manajemen Garuda Indonesia dan PLN. RR juga secara tegas menghentikan atau melakukan moratorium reklamasi Teluk Jakarta.
Baca Juga: Sindir Pengakuan Rizal Ramli soal 200 Jenderal, Ferdinand: Cocok jadi Penulis Cerita Fiksi
"Saat itu Garuda akan merugi dan bangkrut jika dibebani dengan pesawat besar yang tidak akan mampu bersaing di jalur internasional. PLN akan merugi dengan di beban proyek listrik 35.000 MW," ujarnya.
Namun, kata Tito, saat ini terbukti Garuda Indonesia di ambang kebangkrutan dengan hutang Rp140 triliun serta PLN terjebak utang Rp451 triliun.
"Dari fakta tersebut membuktikan Rizal Ramli sangat paham masalah dan visioner," ucap Tito.
Keempat, RR disebut merupakan sosok cerdas, berpengalaman, memiliki kemampuan dengan track record bersih, tidak mempunyai konflik kepentingan, sangat peka terhadap nasib rakyat kecil dan keras jika melihat ketidakadilan.
Kelima, RR dinilai mempunyai konsep dan solusi untuk mengelola sumber daya alam yang menjadi kekayaan Indonesia. Salah satu contoh, ia dinilai gigih memperjuangkan sumber gas alam Masela di darat. Sehingga bisa sepenuhnya diolah dengan berbagai turunan produknya menciptakan tenaga kerja serta memiliki nilai tambah yang sangat besar dibandingkan hanya menjual gas dan diproses di laut.
"Konsep RR untuk semua produk komoditi jangan hanya menjual bahan mentah atau raw material, karena negara lain yang memperoleh nilai tambahnya," kata Tito.
Tito mengatakan, pada poin keenam, walaupun bukan orang partai, pergaulan RR sangat luas dengan semua petinggi partai dan sangat paham politik.
RR juga sejak awal juga memperjuangkan treshold nol persen, supaya perekrutan pemimpin tidak ditentukan para cukong, karena dari sana sumber dari korupsi merajalela.
RR disebut sangat paham tentang ketahanan nasional baik dari serangan ekonomi global maupun invansi militer dari utara melalui Laut China Selatan.
Pada masa jabatannya sebagai menkomaritim, RR mengubah nama menjadi Laut Natuna Utara pada peta dunia ke PBB dan diterima, walaupun sampai sekarang RRC mempermasalahkan nama tersebut.
Kedelapan, RR disebut tidak menyukai adanya Islamphobia. Dalam berbagai pernyataannya, RR melihat sebutan radikalisasi, intoleransi sangat tidak tepat bagi Indonesia dengan kerukunan masyarakat sejak dahulu.
Kedekatannya terhadap semua organisasi dan para tokoh agama seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lainnya termasuk lintas agama sejak dulu terjalin baik sampai sekarang.
Kesembilan, kedekatan terhadap nasib rakyat kecil selalu jadi pelopor dan motivator bagi perjuangannya, sampai turun ke jalan bersama buruh dan kepala desa sehingga gol UU Pedesaan dan UU BPJS.
Kesepuluh, Rizal Ramli pergaulannya sangat luas dengan para pemimpin dunia pernah menjadi Tim Ahli PBB bersama pemegang Nobel lainnya.
"Sewaktu gubernur Jokowi pernah dibantu agar proyek MRT yang sudah lama terbengkalai, dihidupkan kembali melalui kenalannya di Jepang. Melalui kiat penyelesaian hutang secara khusus kepada Pemerintah Kuwait, sebagai apresiasi Kuwait memberi hadiah kepada Rizal Ramli dengan membangun fly over Pasopati di Bandung secara gratis," kata Tito.
Ia mengatakan uraian pertimbangan tersebut merupakan sebagian kecil keberhasilan kinerja dan prestasi dari Rizal Ramli.
Tito optimistis Indonesia bisa keluar dari jebakan utang dan sekaligus menutup pintu bagi ketergantungan yang merupakan pintu masuk penjajahan gaya baru.
"Momennya sekarang ini sangat tepat, saat di mana Indonesia sedang terpuruk dalam segala bidang. Dengan demikian Rizal Ramli harus mengabdi sebagai pemimpin yang menakodai Indonesia melewati badai," katanya.
Tito juga menyadari ketertinggalan Indonesia cukup jauh dibanding dengan negara yang 50 tahun lalu lebih miskin dari Indonesia seperti RRC dan Malaysia.
Realitasnya negara tersebut kini jauh melesat dalam segala hal dari Indonesia. Salah satu penyebabnya masalah kepemimpinan nasional.
Apalagi setelah 7 kali berganti pemimpin Indonesia belum dikarunia pemimpin yang berkarakter, problem solver seperti Deng Xiao Ping dan Mahathir Muhammad. Sehingga Indonesia dipandang terjebak dalam lingkaran setan hanya sebagai negara berkembang selama 76 tahun merdeka.
"Kondisi Indonesia saat ini dengan permasalahan terberat adalah di bidang ekonomi," kata dia.
Beban utang negara dan BUMN yang sangat besar disebut menjadi penghambat bagi pemerintah ke depan. Sementara korupsi semakin meraja lela dan disparitas atau kesenjangan di segala bidang semakin melebar.
Sehingga semua sangat menghambat bagi Indonesia menjadi negara maju serta sulit untuk mengejar ketertinggalannya. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin nasional yang tidak mempunyai konflik kepentingan, agar bisa mengatasi masalah berat tersebut.
"Pemimpin yang mampu melakukan lompatan cepat hingga beban utang Indonesia bisa terselesaikan, sehingga Republik Indonesia bisa berdaulat duduk sama tinggi sebagai negara maju yang disegani oleh dunia karena rakyatnya sejahtera," kata Tito.
